Kadisdik DKI Tanda Tangani Komitmen Pelaksanaan PPDB 2024/2025

JAKARTA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melalui Dinas Pendidikan berkomitmen mewujudkan pemerataan dan kualitas pendidikan di DKI Jakarta terus dilakukan. Salah satunya, melalui Penandatanganan Komitmen Dukungan Pelaksanaan PPDB Tahun Pelajaran 2024/2025.

Penandatanganan komitmen Dukungan Pelaksanaan PPDB Tahun Pelajaran 2024/2025 yang digelar Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi DKI Jakarta dilakukan di Aula Dinas Pendidikan DKI Jakarta.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Budi Awaluddin mengajak semua pemangku kepentingan untuk bersama-sama mendukung pelaksanaan PPDB yang objektif, transparan, dan akuntabel.

"Semua harus dilaksanakan sesuai dengan regulasi yang berlaku menuju pendidikan yang merata dan berkualitas," ujarnya, seperti dikutip dari keterangan tertulis, Kamis (30/5/2024).

Budi menjelaskan, selain membantu pemerintah daerah dalam melakukan perencanaan dan inventarisasi pemerataan akses dan kualitas satuan pendidikan, PPDB memiliki tujuan mengurangi diskriminasi dan ketidakadilan terhadap layanan pendidikan untuk peserta didik dari keluarga ekonomi tidak mampu dan penyandang disabilitas. 

Menurutnya, PPDB juga ditujukan untuk lebih dini menemukan anak putus sekolah agar terwujud wajib belajar 12 tahun, serta mengoptimalkan keterlibatan dan partisipasi orang tua dan masyarakat dalam proses pembelajaran.

"Besar harapan kami para calon peserta didik dapat mengikuti proses pendaftaran PPDB dengan baik dan terus semangat untuk memperoleh pendidikan di Jakarta. Kami akan terus berupaya menjaga komitmen penyelenggaraan PPDB yang objektif, transparan, dan akuntabel," terangnya.

Sementara itu, Kepala BPMP Provinsi DKI Jakarta Moch. Salim Somad menjelaskan, penandatanganan komitmen ini dilakukan sebagai tindaklanjut Surat Pengantar Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Nomor 3934/C/DS.00.02/2024. Pada penandatanganan komitmen bersama ini, hadir Ketua Komisi E DPRD, Ombudsman, Kepala Dinas Sosial DKI Jakarta, dan para pemangku kepentingan lainnya.

"Mari kita semua berkomitmen mendukung pelaksanaan PPDB yang objektif, transparan, dan akuntabel sesuai dengan regulasi yang berlaku, tanpa diskriminasi sebagai elemen penting dalam rangka menuju pendidikan yang merata dan berkualitas," ungkapnya.

Kebijakan PPDB telah diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 1 Tahun 2021 dan Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 47/M/2023. Hal itu sudah ditindaklanjuti Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta melalui Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi DKI Jakarta Nomor 15 Tahun 2024 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru, yang memberlakukan empat jalur untuk mengakses sekolah negeri pada Jalur Prestasi, Jalur Afirmasi, Jalur Zonasi dan Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali dan/atau Jalur Anak Guru/Tenaga Kependidikan.

Pemerataan akses dan mutu pendidikan bukanlah tugas yang mudah, tetapi dengan komitmen bersama, Disdik DKI Jakarta yakin bahwa setiap langkah kecil akan membawa perubahan besar. Untuk itu, Disdik DKI Jakarta mengajak semua pihak untuk mendukung pelaksanaan PPDB Tahun Pelajaran 2024/2025 demi masa depan pendidikan yang lebih cerah dan inklusif bagi semua siswa di Jakarta. (Riyan). ***