Kadis Dukcapil DKI Jakarta Turun Langsung Mitigasi Persoalan Adminduk Warga

JAKARTA - Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) DKI Jakarta, Budi Awaluddin turun langsung melakukan mitigasi permasalahan administrasi kependudukan (adminduk) warga. Terutama, kaitannya untuk Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun Pelajaran 2024/2025 serta pendataan dan penertiban Nomor Induk Kependudukan (NIK)

Hari ini, Budi bersama jajaran pejabat Dinas Dukcapil menyambangi Ruang pelayanan di Kelurahan Pulo Gebang, kecamatan Cakung, Jakarta Timur.

Budi mengatakan, setidaknya terdapat 300 warga yang mengurus keperluan adminduk, baik terkait PPDB maupun pendataan dan penertiban NIK.

"Pada musim PPDB, akhir Mei sampai awal Juni loket-loket layanan Dukcapil biasa dipenuhi warga. Saya minta seluruh jajaran Dinas Dukcapil untuk memberikan layanan terbaik," ujarnya, Kamis (30/5).

Budi mengatakan, petugas di loket-loket Dukcapil juga harus informatif dan solutif membantu warga. Sehingga, jangan sampai ada warga yang merasa kesulitan atau dipersulit.

"Kami sudah berkomitmen, layanan Dukcapil di Jakarta itu mudah, cepat, dan menyenangkan. Ini harus diimplementasikan dengan baik," terangnya.

Menurutnya, akhir-akhir ini banyak sekali masyarakat menuju loket Dukcapil dalam rangka pembuktian tempat tinggal bagi masyarakat terdampak penataan dan penertiban kependudukan yang akan melakukan pengaktifan kembali.

"Mulai hari ini hingga ke depan jajaran Dinas Dukcapil Provinsi DKI saya tugaskan untuk turun langsung ke loket-loket Dukcapil di tingkat kelurahan untuk melakukan mitigasi permasalahan-permasalahan warga," ungkapnya.

Ia menambahkan, dalam peninjauan layanan hari ini diketahui ada beberapa warga yang awalnya merasa takut terhadap asetnya seperti, surat kendaraan bermotor yang harus mengubah lagi atas kepindahan domisili yang baru.

"Setelah kita sampaikan penjelasan bahwa untuk Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sudah 0 rupiah, warga bisa mengerti," bebernya.

Budi menegaskan, seluruh layanan adminduk gratis. Termasuk, terkait permohonan pengaktifan kembali NIK yang terdampak penataan dan penertiban kependudukan.

"Silakan lapor jika ada oknum yang memanfaatkan layanan kami atau melakukan pungutan liar (pungli)," ucapnya.

Sementara itu, salah seorang warga Rawa Bebek, RT 07/ 01, Kelurahan Pulo Gebang, Ida Farida mengaku tidak ada kesulitan saat melakukan pengaktifan kembali NIK.

"Alhamdulillah ternyata gampang asal memang sesuai kondisi faktual. Saya mengurus pengaktifan NIK untuk keperluan Haji ibu," pungkasnya. (Riyan). ***