Demokrasi Setengah Hati Daerah Khusus Jakarta

JAKARTA - Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta segera bertransformasi sebagai Daerah Khusus Jakarta (DKJ) setelah disahkannya Undang Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta.

Sayangnya, dalam beleid yang sudah diteken Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) pada 25 April 2024 tersebut belum bisa seutuhnya mengimplementasikan demokrasi secara utuh di Jakarta.

Ketua Aliansi Masyarakat Jakarta (Amarta), Rico Sinaga mengatakan, paradigma lama masih terjadi karena dalam UU DKJ wali kota dan bupati masih ditunjuk langsung oleh Gubernur DKI Jakarta.

"Saya sebetulnya sangat berharap agar Undang Undang DKJ ini membawa harapan baru peningkatan demokrasi di Jakarta dengan wali kota maupun bupati bisa dipilih langsung oleh rakyat atau warga," ujarnya, Jumat (7/6).

Rico menjelaskan, sudah sepatutnya daerah tingkat II di Jakarta pemimpinnya dipilih langsung oleh rakyat dan ada DPRD di tingkat kabupaten dan kota.

"Saya berkeyakinan pembangunan di tingkat kota dan kabupaten akan semakin optimal kalau mereka mengelola anggaran sendiri," terangnya.

Menurutnya, tidak mengherankan jika ada yang kemudian mengajukan permohonan uji materiil Undang Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta.

"Sudah ada Bang Taufiqurrahman dari Partai Demokrat yang mengajukan. Semoga semakin banyak tokoh-tokoh di tingkat kota dan kabupaten , termasuk Dewan Kota yang menyuarakan aspirasi ini," ungkapnya.

Ia menambahkan, sebelum ditandatanganinya Keputusan Presiden tentang DKJ diharapkan sudah dapat dilakukan penyesuaian atau revisi agar wali kota dan bupati di Jakarta dapat dipilih langsung.

"Kalau kita lihat selama ini bisa saya Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ditunjuk sebagai wali kota dan bupati hanya karena punya faktor kedekatan dengan gubernur. Padahal, belum tentu warga menginginkan sosok yang dipilih itu," pungkasnya. (Riyan). ***