LSPP Sayangkan Diskurs Pencabutan Kepramukaan Sebagai Eskul

LEMBAGA Studi Pemerhati Pramuka (LSPP) menyayangkan diskursus dan narasi pencabutan Ekstrakuler Wajib Pendidikan Kepramukaan (EWPK) sudah keluar dari konteks. Kebijakan yang basisnya semata mata penataan pendidikan dikontranarasakan sebagai agenda penghapusan Gerakan Pramuka, pertarungan ideologi bahkan hingga proxy war segala. Sebuah narasi yang kebablasan.

Bagi LSPP pencabutan EWPK murni kebijakan di bidang tata kelola pendidikan yang diambil oleh Kemendibudristek atas dasar pertimbangan obyektif yang diyakininya. Jika Kwarnas merasa dirugikan dengan kebijakan pencabutan  ini mestinya merespon dengan usulan sinkronisasi dan harmonisasi kebijakan dengan menawarksn konsep alternatif konsep  kolaborasi pendidikan kepramukaan dengan pendidikan formal di sekolah yang lebih visioner dan implementatif.

Merespon kebijakan dengan cara politis akan membawa Gerakan Pramuka seperti berhadap-hadapan dengan institusi pemerintah. Respon seperti ini bisa disebut ahistoris, menunjukkan ketidakpahaman terhadap substansi masalah dan kontraproduktif. Harus segera dihentikan.

Dari berbagai sudut pandang historis dan praktek EWPK di  lapanganlah yang banyak masalah, pencabutan EWPK merupakan sebuah keniscayaan. Secara historis dan filosofis  pendidikan kepramukaan merupakan pendidikan di luar sekolah dan berlangsung di tengah masyarakat atau yang saat ini disebut dengan gudep teritorial. Pendidikan kepramukaan hanya bisa berjalan secara sempurna jika berlangsung di gudep teritorial tidak di sekolah.

Secara historis pengintegrasian Gerakan Pramuka dengan sekolah dimulai sejak tahun 1965 dengan terbitnya Surat Keptusan Bersama Mendikbud dan Ketua Kwarnas no.156/Kab/65 dan no. 47/KN/65 tanggal 27 September 1965. Pengintegrasian ini mengalami pasang surut dan anomali anomali dalam pelaksanaannya terutama dari sisi Gerakan Pramuka. Berbagai upaya penyempurnaan terus dilakukan hingga kemudian terbit Keputusan Mendiknas no 63 tahun 2014 tentang Ekstrakurikuler Wajib Pendidikan Kepramukaan. Negara selau hadir mengafirmasi dan memfasilitasi Gerakan Pramuka, sebaliknya Gerakan Pramuka selau menyingkronkan agenda dan kebijakannya dengan agenda strategis bangsa dan negara.

Dari sudut pandang aksiologis penerapan EWPK juga banyak masalah sehingga tidak efektif. Beragam masalah tersebut seperti terbatasanya pedoman pelaksanaan, bahan ajar, SDM terlatih, metode evaluasi dan pengembangan program menjadikan program ini tidak berjalan optimal bahkan menjadi beban sekolah dan gudep.

LSPP berharap ada dialog dan kolaborasi kebijakan yang lebih komprehensif antara Kwarnas dan Kemendikbudristek untuk mengkaji ulang dan merumuskan bentuk-bentuk kolaborasi antara kepramukaan dan sistem pendidikan sekolah yang sesuai dengan tuntutan jaman. Gerakan-gerakan membangun opini publik serta konsolidasi dukungan politis untuk menyelesaikan masalah ini, tidak ada gunanya bahkan kontraproduktif dilihat dari segi pentingnya keteladanan dalam kepemimpinan Gerakan Pramuka. Cara-cara semacam ini tidak akan dapat menyelesaikan masalah dan bahkan dapat menjerumuskan Gerakan Pramuka seperti berhadap-hadapan dengan lembaga negara. Sepanjang sejarahnya Gerakan pramuka tidak pernah berhadap hadapan dengan negara namun selalu berjalan seiring, berkolaborasi dan bersinergi,  serumit apapun masalah yang dihadapi. Gerakan Pramuka harus diselamatkan dari upaya membenturkan  eksistensinya dengan negara, sadar atau tidak sadar. Tidak boleh ada kepentingan sekecil apapun yang dapat membawa Gerakan Pramuka berhadapan-hadapan dengan negara!

LSPP berharap semua pihak terbuka berkolaborasi dan bersinergi serta menghentikan narasi-narasi yang tidak perlu dan  tidak produktif untuk menjaga kedudukan Gerakan Pramuka sebagai organisasi pendidikan serta sumber keteladanan bagi anak dan remaja Indonesia.

Penulis : Irsyad Noeri, Koordinator LSPP. ***