Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Gibran Tinggalkan Kursi Wapres, Ini Rincian Uang Pensiun dan Rumah Dinas yang Menantinya
Nasional
18 jam yang lalu
Gibran Tinggalkan Kursi Wapres, Ini Rincian Uang Pensiun dan Rumah Dinas yang Menantinya
2
Prabowo Bahas Konsekuensi Konstitusional di Istana Usai Wapres Gibran Resmi Mengundurkan Diri
Nasional
18 jam yang lalu
Prabowo Bahas Konsekuensi Konstitusional di Istana Usai Wapres Gibran Resmi Mengundurkan Diri
3
Menko Kumham Yusril Ungkap Isi Surat Mundur Wapres Gibran Hanya Lima Paragraf
Nasional
17 jam yang lalu
Menko Kumham Yusril Ungkap Isi Surat Mundur Wapres Gibran Hanya Lima Paragraf
4
Gibran Rakabuming Serahkan Surat Pengunduran Diri ke MPR RI, Proses Pengganti Wapres Segera Bergulir
Nasional
20 jam yang lalu
Gibran Rakabuming Serahkan Surat Pengunduran Diri ke MPR RI, Proses Pengganti Wapres Segera Bergulir
5
Indonesia Rising Giant, Ical Syamsudin: Antara Optimisme, Ambisi, dan Tantangan
Umum
22 jam yang lalu
Indonesia Rising Giant, Ical Syamsudin: Antara Optimisme, Ambisi, dan Tantangan
6
NOC Indonesia Buka Peluang Pendidikan Internasional Bagi Atlet Melalui Program ISA
KOI
14 jam yang lalu
NOC Indonesia Buka Peluang Pendidikan Internasional Bagi Atlet Melalui Program ISA
Home  /  Berita  /  PON

Mendagri Diminta Segera Tindak Dugaan Pelanggaran Pj Bupati Tapanuli Utara

Mendagri Diminta Segera Tindak Dugaan Pelanggaran Pj Bupati Tapanuli Utara
Jalan santai dan senam massal yang diinisiasi Anggota DPRD Sumut, Jonius Taripar Parsaoran Hutabarat. (Foto: Ilustrasi Ist)
Senin, 17 Juni 2024 14:51 WIB
Penulis: Azhari Nasution
JAKARTA - Sekretaris Jenderal, Komisi Pemantau Aparatur Sipil Negara, Eko Posko Malla meminta Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI, Tito Karnavian segera mengambil tindakan tegas atas dugaan pelanggaran yang dilakukan Penjabat (Pj) Bupati Tapanuli Utara, Dimposma Sihombing.

Eko mengatakan, Dimposma Sihombing terindikasi menggunakan kewenangan jabatannya untuk melakukan atau mendukung kegiatan politik praktis. 

"Sebagai ASN, Dimposma terindikasi kuat memberikan dukungan kepada calon tertentu yang akan berlaga di Pilkada Tapanuli Utara," ujarnya, dikutip dari keterangan tertulis, Senin (17/6/2024).

Eko menjelaskan, sebagai Pj Bupati Tapanuli Utara, Dimposma menerbitkan surat resmi bernomor 400.0/1417/2.19/VI/2024 yang isinya meminta seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara mengikuti jalan santai dari depan Gedung Serbaguna menuju jalan Sisingamangaraja, depan Sopo Partungkoan Tarutung. 

"Kegiatan yang dilepas Dimposma Sihombing tersebut diinisiasi oleh Anggota DPRD Sumut Jonius Taripar Parsaoran Hutabarat yang berambisi maju di Pilkada Taput 2024," terangnya.

Eko menilai, surat Pj Bupati Tapanuli Utara tersebut bertentangan dengan undang-undang dan melanggar netralitas ASN dalam perhelatan Pilkada Tapanuli Utara.

"Komisi Pemantau ASN akan menyurati Kemendagri agar Pj Bupati Dimposma Sihombing dicopot karena diduga kuat telah berafiliasi dengan calon tertentu, sehingga menciderai netralitas ASN," ungkapnya.

Atas tindakan atau kebijakan yang dilakukan Dimposma, Eko mengutuk keras dan meminta ada sanksi tegas untuk menjadi pembelajaran Pj kepala daerah lainnya dalam menghadapi Pilkada Serentak 2024.

Sementara itu, Ketua DPRD Tapanuli Utara, Arifin Rudy Nababan mengaku turut merasa kecewa lantaran Pj Bupati Tapanuli Utara, Dimposma Sihombing turut memfasilitasi kegiatan bakal calon Bupati Tapanuli Utara, Jonius Taripar Parsaoran Hutabarat.

"Ada indikasi Pj Bupati tidak netral karena melakukan pengerahan ASN untuk bakal calon bupati," kata Rudy.

Kader PDIP ini berharap, Dimposma tidak cawe-cawe politik di kontestasi Pilkada Tapanuli Utara.

"Lebih baik Pj Bupati fokus untuk melaksanakan pembangunan seperti yang sudah ditugaskan Mendagri," pungkasnya. (Riyan). ***

wwwwww