Senator Dailami Kecam Pencopotan Jilbab Paskibraka

JAKARTA - Senator Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Dailami Firdaus mengecam adanya kejadian pencopotan jilbab petugas Pasukan Pengibaran Bendera Pusaka (Paskibraka) Nasional tahun ini.

Dailami mengatakan, tindakan pencopotan jilbab tersebut menjadi bentuk kemunduran dalam menjaga kebhinekaan dan keberagaman bangsa Indonesia.

"Jelas ini suatu tindakan yang tidak mencerminkan serta mengedepankan makna yang terkandung dalam Pancasila," ujar Dailami di Jakarta, Rabu (14/8/2024).

Dailami menjelaskan, percuma saja selalu berkoar koar untuk saling menghormati dan menghargai perbedaan namun kenyataannya berbanding terbalik.

"Sayang miris, dalam momen yang sangat sakral memperingati HUT Kemerdekaan RI justru kita diperlihatkan terampasnya hak petugas Paskibraka muslimah yang harus menanggalkan jilbabnya untuk dapat tetap bertugas sebagai pengibar bendera," terangnya.

Menurutnya, saat pembinaan Paskibraka masih di bawah Kementerian Pemuda dan Olahraga RI tidak ada masalah seperti ini.
Tidak ada larangan dan tekanan untuk menanggalkan jilbab bagi Paskibraka muslimah.

"Semua punya kesempatan sama dengan apapun latar belakangnya," ungkapnya.

Ia menyayangkan, saat pembinaan dilakukan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) yang notabenenya harus menguatkan nilai-nilai Pancasila yang mengedepankan toleransi, kerukunan, serta persatuan dan kesatuan malah justru mendegradasi nilai-nilai Pancasila.

"Ini menjadi catatan buruk dan sangat fatal untuk BPIP sebagai lembaga yang seharusnya mencerminkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Mereka justru melakukan tindakan yang menjadikan lembaga ini jauh melenceng dari nilai nilai Pancasila," pungkasnya.

Dailami mewanti-wanti, agar peristiwa seperti ini tidak boleh terjadi lagi dan harus menjadi catatan serta perhatian khusus pemerintah.

"Saya meminta pemerintah untuk dapat menindak dengan tegas apabila ditemukan unsur paksaan kepada para petugas Paskibraka muslimah untuk mencopot jilbabnya agar mereka dapat tetap terpilih untuk bertugas," pungkasnya. (Riyan). ***