Gelombang Demonstrasi di Korea Selatan, Presiden Yoon Didesak Mundur

SEOUL – Ribuan warga Korea Selatan kembali memadati jalanan di sekitar Majelis Nasional pada Sabtu (7/12), menuntut Presiden Yoon Suk Yeol mengundurkan diri dari jabatannya. Demonstrasi ini berlangsung di tengah pemungutan suara parlemen terkait pemakzulan presiden, menyusul kebijakan kontroversial yang memicu gelombang protes.

Menurut laporan dari kantor berita Yonhap, aksi ini diikuti oleh hampir 150 ribu orang hingga sore hari, meskipun penyelenggara mengklaim jumlah sebenarnya mencapai hingga satu juta peserta.

Kerumunan yang terdiri dari berbagai kalangan masyarakat, termasuk serikat pekerja, mahasiswa, dan keluarga biasa, memenuhi ruas jalan utama di dekat gedung parlemen di Seoul bagian barat. Mereka membawa poster dengan berbagai pesan keras, seperti “Presiden harus lengser” dan “Selamatkan negara, bersatu dengan cahaya lilin.”

Demonstran juga secara serentak menyalakan lampu ponsel dan lightstick, menciptakan lautan cahaya di tengah aksi damai tersebut.

Aksi ini dipicu oleh keputusan Presiden Yoon untuk memberlakukan darurat militer awal pekan ini. Langkah tersebut memicu reaksi keras, karena dianggap sebagai tindakan otoriter yang mengancam demokrasi. Meski kebijakan darurat militer itu hanya bertahan enam jam setelah parlemen menolaknya, dampaknya telah menciptakan gelombang penolakan publik yang meluas.

Salah satu demonstran, seorang mahasiswa berusia 22 tahun, menyatakan kekecewaannya.
“Kami tidak bisa membiarkan demokrasi terguncang oleh keputusan sepihak. Presiden harus bertanggung jawab,” ujarnya.

Beberapa jam sebelum pemungutan suara, Presiden Yoon menyampaikan permintaan maaf kepada publik.
“Saya sangat menyesal telah menimbulkan kekhawatiran kepada rakyat dan meminta maaf dengan tulus,” ucap Yoon dalam konferensi pers, sembari membungkuk sebagai bentuk penyesalan.

Namun, permintaan maaf tersebut tampaknya tidak mampu meredakan kemarahan masyarakat yang terus mendesak pemakzulan.

Proses pemungutan suara di parlemen menjadi momen krusial dalam krisis politik yang tengah berlangsung. Keputusan parlemen nantinya akan menentukan nasib Presiden Yoon di tengah tekanan publik yang semakin meningkat.

Demonstrasi besar-besaran ini mencerminkan ketidakpuasan masyarakat terhadap kepemimpinan Yoon, serta menunjukkan kekuatan solidaritas warga Korea Selatan dalam memperjuangkan prinsip demokrasi dan hak mereka sebagai warga negara. ***