Pencekalan Yasonna Laoly Dinilai Upaya Penting Ungkap Kasus Harun Masiku

PADANG – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencekal Yasonna Hamonangan Laoly, mantan Menteri Hukum dan HAM sekaligus kader PDI Perjuangan, untuk bepergian ke luar negeri sebagai bagian dari penyidikan kasus korupsi yang menyeret buronan Harun Masiku. Langkah ini mendapat dukungan dari akademisi.

"Ini langkah yang tepat dan prosedural untuk memastikan semua pihak yang terkait tetap dalam jangkauan penyidik," ujar Guru Besar Ilmu Politik Universitas Andalas, Prof. Asrinaldi, Kamis (26/12/2024).

Surat keputusan pencekalan yang berlaku mulai 24 Desember 2024 ini, juga mencakup larangan bepergian untuk Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto. Kebijakan berlaku enam bulan ke depan dan diambil untuk memastikan keduanya dapat memberikan keterangan yang relevan dalam penyidikan.

"Pencekalan seperti ini adalah langkah yang sering diterapkan untuk mencegah potensi terganggunya proses hukum," kata Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika, saat dikonfirmasi.

KPK menduga Yasonna dan Hasto memiliki peran penting dalam kasus Harun Masiku, buronan yang sejak 2020 belum ditemukan. Harun terlibat kasus suap untuk pengurusan pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR melalui Komisioner KPU Wahyu Setiawan.

Menurut KPK, keberadaan Yasonna dan Hasto dibutuhkan untuk mengungkap jejaring korupsi yang melibatkan Harun Masiku, sekaligus mendalami dugaan perintangan penyidikan yang terjadi dalam proses pencarian buronan tersebut.

Prof. Asrinaldi menegaskan, langkah ini sudah sesuai prosedur hukum yang berlaku. "Tidak ada alasan untuk menganggap kebijakan ini keliru, karena tujuannya adalah menjaga integritas proses hukum," katanya.

Pencekalan ini diharapkan menjadi langkah awal untuk mempercepat pengungkapan keberadaan Harun Masiku, yang hingga kini masih buron. Langkah KPK juga menjadi sinyal kuat bagi penegakan hukum yang transparan dan akuntabel di Indonesia.

"Kasus ini harus diselesaikan dengan serius agar memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap lembaga hukum," tutup Prof. Asrinaldi. ***