Penetapan Hasto Kristiyanto: Politis atau Murni Hukum? Pakar Desak Transparansi KPK

JAKARTA - Dugaan unsur politis dalam penetapan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto sebagai tersangka kembali menuai sorotan. Dosen Universitas Negeri Malang (UM), Dr. Nuruddin Hady, menegaskan bahwa hal ini harus dibuktikan melalui proses persidangan, sembari mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera menangkap Harun Masiku untuk memperkuat kepercayaan publik.

"KPK harus transparan dan segera menyelesaikan kasus ini, termasuk menangkap Harun Masiku. Ini penting agar kepercayaan masyarakat terhadap KPK tetap terjaga," ujar Nuruddin kepada media, Kamis (26/12/2024).

Nuruddin menilai lambannya penanganan kasus Harun Masiku menjadi alasan munculnya anggapan bahwa kasus Hasto bermuatan politis. "Publik wajar menilai ada unsur politik, karena KPK terlihat lambat dalam menuntaskan kasus Harun Masiku," jelasnya.

Ia juga menyebutkan bahwa hukum dan kekuasaan kerap kali saling berkaitan, meski kekuasaan harus tetap tunduk pada hukum. "Dalam filsafat hukum, relasi antara hukum dan kekuasaan sulit dipisahkan, tetapi kekuasaan tidak boleh disalahgunakan dan harus patuh pada hukum," tegasnya.

Kasus Hasto, menurut Nuruddin, memiliki tekanan politik yang signifikan. Namun demikian, ia menekankan bahwa hukum harus ditegakkan secara adil tanpa kecuali. "Meskipun ada tarikan politik yang kuat, proses hukum tetap harus berjalan dengan prinsip keadilan," imbuhnya.

Sebelumnya, KPK menetapkan Hasto sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap kepada eks Komisioner KPU Wahyu Setiawan, terkait pergantian antarwaktu (PAW) Harun Masiku menjadi anggota DPR. Ketua KPK Setyo Budiyanto menyebut Hasto diduga berperan dalam pengupayaan fatwa MA agar Harun menggantikan Riezky Aprilia di DPR.

Eks penyidik KPK, Novel Baswedan, juga mengungkap bahwa usulan penetapan Hasto sebagai tersangka sebenarnya sudah ada sejak 2020, namun tidak ditindaklanjuti oleh pimpinan KPK kala itu. "Pada 2020, penyidik telah mengusulkan Hasto menjadi tersangka berdasarkan bukti yang ada, tapi pimpinan meminta Harun Masiku ditangkap lebih dulu," ungkap Novel, Selasa (24/12/2024).

Kini, di bawah kepemimpinan baru KPK tahun 2024, penetapan Hasto sebagai tersangka menjadi langkah nyata yang dinantikan publik. Perkembangan selanjutnya pun menjadi perhatian untuk memastikan keadilan ditegakkan. ***