Kenaikan Tarif PPN Jadi 12 Persen Mulai 2025, Presiden Tegaskan Fokus pada Pemerataan Ekonomi

JAKARTA – Presiden RI Prabowo Subianto secara resmi mengumumkan bahwa tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) akan naik dari 11 persen menjadi 12 persen mulai berlaku pada Rabu (1/1/2025). Pengumuman ini disampaikan seusai rapat akhir tahun 2024 di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa.

Presiden menjelaskan bahwa kebijakan ini adalah amanah dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Peningkatan tarif dilakukan bertahap sejak April 2022 untuk meminimalkan dampak terhadap daya beli masyarakat.

"Kenaikan dari 10 persen ke 11 persen sudah dilaksanakan pada 2022. Kini, sesuai perintah undang-undang, tarif menjadi 12 persen. Langkah ini dirancang agar inflasi tetap terkendali dan pertumbuhan ekonomi terus berjalan stabil," kata Presiden.

Hanya Berlaku untuk Barang dan Jasa Mewah

Presiden menekankan bahwa kenaikan tarif ini lebih diarahkan pada barang dan jasa kategori mewah. Beberapa contohnya adalah pesawat jet pribadi, kapal pesiar, motor yacht, serta rumah dengan nilai fantastis yang umumnya dimiliki oleh masyarakat kelas atas.

"Barang kebutuhan masyarakat umum tidak terdampak. Tarif PPN untuk kebutuhan dasar seperti yang berlaku saat ini tetap sebesar 11 persen," tegasnya.

Insentif untuk Mendukung Daya Beli

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati turut menyampaikan bahwa pemerintah telah merancang berbagai stimulus guna mendukung daya beli masyarakat. Salah satu langkah strategis adalah memberikan PPN Ditanggung Pemerintah (DTP) sebesar 1 persen untuk sejumlah barang pokok penting (Bapokting) seperti Minyakita, tepung terigu, dan gula industri. Dengan demikian, masyarakat tetap membayar tarif PPN 11 persen untuk barang-barang tersebut.

Selain itu, pemerintah tetap memberikan fasilitas bebas PPN untuk barang-barang penting yang memengaruhi kebutuhan dasar masyarakat, seperti beras, daging, sayur, jasa pendidikan, jasa kesehatan, listrik, dan air minum.

"Kami memastikan bahwa kebijakan ini tidak akan mengorbankan daya beli masyarakat, terutama mereka yang berada dalam kategori berpenghasilan rendah," ujar Sri Mulyani.

Langkah ini diharapkan tidak hanya melindungi masyarakat berpenghasilan rendah tetapi juga memastikan kontribusi dari masyarakat berpenghasilan tinggi melalui pajak barang mewah, guna mencapai pemerataan ekonomi secara berkelanjutan. (ant)