MK Hapus Presidential Threshold, Golkar: Keputusan Bersejarah yang Mengejutkan

JAKARTA– Mahkamah Konstitusi (MK) menghapus aturan presidential threshold (PT) sebesar 20 persen kursi DPR atau 25 persen suara sah nasional sebagai syarat pencalonan presiden dan wakil presiden. Keputusan ini diumumkan dalam putusan perkara nomor 62/PUU-XXI/2023 di Gedung MK, Jakarta, Kamis (2/1/2025), dan memicu berbagai reaksi dari sejumlah pihak, termasuk Partai Golkar.

Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Sarmuji, mengaku terkejut dengan keputusan tersebut. "Ini keputusan yang sangat mengejutkan, mengingat MK sebelumnya telah 27 kali menolak gugatan serupa," ujarnya saat diwawancarai.

Sarmuji menyoroti bahwa selama ini presidential threshold dipertahankan untuk memastikan efektivitas sistem presidensial. "Selama ini, pandangan MK konsisten bahwa aturan ini mendukung jalannya sistem presidensial yang stabil dan efektif," tambahnya.

Isi Putusan MK

Ketua MK, Suhartoyo, dalam putusannya menyatakan bahwa Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak lagi memiliki kekuatan hukum.

"Menyatakan norma Pasal 222 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat," ujar Suhartoyo.

Keputusan ini memungkinkan semua partai politik peserta pemilu mencalonkan pasangan presiden dan wakil presiden tanpa terikat aturan ambang batas suara.

Dampak bagi Politik Nasional

Penghapusan presidential threshold diperkirakan akan membawa perubahan signifikan dalam kontestasi politik, membuka peluang lebih besar bagi partai kecil untuk ikut bersaing.

Beberapa pengamat politik menyebut langkah ini sebagai tonggak baru dalam memperkuat demokrasi di Indonesia. Namun, partai-partai besar, termasuk Golkar, menilai tantangan baru akan muncul dengan kemungkinan bertambahnya jumlah calon yang bersaing dalam pemilu mendatang. ***