MK Putuskan Hapus Presidential Threshold 20 Persen, Dinamika Politik Nasional Berubah

JAKARTA – Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan permohonan penghapusan ambang batas atau presidential threshold yang selama ini mensyaratkan partai politik untuk memiliki minimal 20 persen kursi DPR atau 25 persen suara sah nasional agar dapat mencalonkan presiden dan wakil presiden.

Ketua MK, Suhartoyo, membacakan putusan perkara nomor 62/PUU-XXI/2023 di Jakarta pada Kamis (2/1/2025). Dalam putusannya, MK menyatakan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak lagi memiliki kekuatan hukum.

"Norma dalam Pasal 222 bertentangan dengan prinsip demokrasi yang termuat dalam konstitusi. Oleh karena itu, semua partai politik peserta pemilu memiliki hak yang sama untuk mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden," jelas Suhartoyo.

Hakim Berbeda Pendapat

Meski putusan ini diterima oleh mayoritas hakim, dissenting opinion diajukan oleh dua hakim konstitusi, yakni Anwar Usman dan Daniel Yusmic P. Foekh.

Keduanya berpendapat bahwa pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan perkara tersebut. Menurut mereka, hanya partai politik atau individu yang memiliki hak dipilih dan didukung oleh partai politik yang dapat mengajukan uji materi Pasal 222.

"Mengingat tidak ada kerugian konstitusional yang nyata, kami berpendapat bahwa permohonan ini seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima," ujar Anwar Usman.

Keputusan MK ini membuka peluang besar bagi partai-partai politik peserta pemilu untuk mencalonkan pasangan presiden dan wakil presiden tanpa harus memenuhi ambang batas tertentu.

Penghapusan presidential threshold dianggap dapat meningkatkan kompetisi politik dan memperluas pilihan bagi rakyat dalam menentukan pemimpin nasional.

Dengan putusan ini, dinamika politik di pemilu mendatang diperkirakan akan berubah secara signifikan, memberikan ruang bagi berbagai partai untuk lebih aktif berkompetisi dalam pencalonan presiden dan wakil presiden. ***