Layanan Coretax DJP Resmi Beroperasi, Wajib Pajak Dimudahkan Mulai 1 Januari 2025

JAKARTA – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan resmi meluncurkan Coretax, sebuah sistem layanan digital modern yang dirancang untuk mempermudah pengelolaan kewajiban perpajakan bagi Wajib Pajak di Indonesia. Coretax mulai dapat diakses oleh masyarakat pada Rabu (1/1/2025).

Dengan Coretax, Wajib Pajak individu maupun badan usaha dapat melaporkan pajak, melakukan pembayaran, dan mengakses berbagai fitur lain secara efisien. Sistem ini hadir sebagai bagian dari inisiatif transformasi digital DJP untuk meningkatkan transparansi, akurasi, dan kecepatan dalam tata kelola perpajakan.

“Coretax adalah langkah maju bagi DJP dalam memberikan layanan yang lebih modern dan memadai. Kami berharap ini dapat mempermudah masyarakat dalam memenuhi kewajiban pajak mereka,” kata perwakilan DJP.

DJP juga telah menyediakan berbagai panduan dan layanan pelanggan untuk membantu Wajib Pajak beradaptasi dengan sistem baru ini. Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam melaporkan pajak dan mendukung pembangunan nasional.

Langkah Mengakses Coretax

Untuk mulai menggunakan Coretax, berikut adalah panduan yang diberikan DJP:

1. Akses situs Coretax: Kunjungi https://www.pajak.go.id/coretaxdjp.

2. Login: Masukkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) atau Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang terdaftar.

3. Isi captcha: Lengkapi kode captcha untuk melanjutkan proses login.

4. Reset kata sandi: Atur ulang kata sandi melalui email atau nomor telepon terdaftar.

5. Konfirmasi: Ikuti petunjuk pada tautan yang diterima untuk membuat kata sandi baru dan passphrase tanda tangan elektronik.

6. Gunakan Coretax: Layanan ini siap digunakan untuk berbagai kebutuhan perpajakan.

Dengan Coretax, proses perpajakan yang sebelumnya membutuhkan banyak dokumen manual kini dapat dilakukan secara digital, sehingga lebih cepat dan akurat.

Peluncuran Coretax juga menjadi bagian dari strategi DJP untuk mengurangi potensi kesalahan administrasi dan meningkatkan kepuasan Wajib Pajak. Sistem ini diharapkan mampu memperkuat penerimaan pajak negara, mendukung pembangunan, dan mendorong masyarakat untuk lebih sadar akan pentingnya membayar pajak. (ant)