Pemerhati Jakarta Soroti Eks Pj Gubernur dan Anaknya di PT MRT Jakarta

 

"Jika dugaan ini benar, DPRD dan Pemprov DKI Jakarta wajib mengambil langkah tegas. Hal ini menyangkut penerapan prinsip anti-nepotisme sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD, khususnya Pasal 30 yang melarang hubungan keluarga hingga derajat ketiga dalam pengurusan BUMD," ujarnya, dikutip dari keterangan tertulis, Jumat (3/1).

 

Menurutnya, larangan ini bertujuan mencegah konflik kepentingan yang dapat merugikan perusahaan dan masyarakat.

Apalagi, jika Badan Pembina Badan Usaha Milik Daerah (BP BUMD) terbukti lalai.

 

"Sebagai putri eks Pj Gubernur yang bekerja di PT MRT Jakarta, Gahssani berdasarkan LHKPN 2022 sudah memiliki kekayaan Rp 5 miliar, terdiri dari aset properti dan kendaraan bermotor," terangnya.

 

Ia menambahkan, jika dugaan nepotisme ini terbukti, maka hal tersebut merupakan pelanggaran fatal dan mungkin dapat dikategorikan sebagai tindak pidana nepotisme. Dalam hukum, nepotisme adalah tindakan yang menguntungkan keluarga atau kroni penyelenggara negara dengan cara yang merugikan masyarakat atau negara.

 

"Jika tidak ditemukan pelanggaran peraturan atau indikasi nepotisme, penting bagi DPRD dan Pemprov DKI Jakarta untuk menyampaikan hal ini secara terbuka kepada publik. Sikap diam dari Eksekutif dan Legislatif di Jakarta dalam menghadapi isu ini hanya akan menimbulkan spekulasi negatif di masyarakat," ungkapnya.

 

Ia memaparkan, langkah konkret yang dapat diambil adalah dengan membentuk tim investigasi independen untuk menyelidiki dugaan tersebut. 

 

DPRD juga perlu mendesak Heru Budi Hartono untuk memberikan klarifikasi. Langkah ini penting demi menjaga citra positif Dewan sebagai penegak prinsip good governance dan GCG dalam menjalankan fungsi pengawasannya. 

 

Selain itu, DPRD dan Pemprov DKI Jakarta harus memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan PT MRT Jakarta. 

 

"Dalam konteks ini, kepercayaan publik terhadap pengelolaan BUMD hanya dapat terjaga jika prinsip diterapkan dengan konsisten. Langkah tegas dari DPRD dan Pemprov DKI Jakarta akan menunjukkan komitmen mereka dalam menjaga integritas birokrasi serta memenuhi harapan masyarakat terhadap pemerintahan yang bersih dan profesional," pungkasnya. ***