Kemendagri Dorong Penyederhanaan Perizinan Daerah untuk Tingkatkan Ekonomi

JAKARTA – Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyusun kajian strategis guna menyederhanakan perizinan usaha di daerah. Upaya ini dilakukan untuk mendorong aktivitas ekonomi yang lebih inklusif serta mempercepat pengentasan kemiskinan di Indonesia.

"Kemudahan perizinan adalah kunci bagi pertumbuhan ekonomi daerah, karena dapat membuka peluang investasi sekaligus memperkuat UMKM sebagai motor penggerak ekonomi lokal," ujar Kepala BSKDN, Yusharto Huntoyungo, Sabtu (3/1/2025).

Menurut Yusharto, proses perizinan yang berbelit-belit menjadi salah satu penyebab lambatnya pertumbuhan ekonomi daerah. Hal ini tidak hanya menyulitkan pelaku UMKM untuk berkembang, tetapi juga menghalangi terciptanya lapangan kerja baru yang dibutuhkan masyarakat.

"UMKM memegang peranan penting dalam perekonomian daerah, sehingga mempermudah mereka untuk mendapatkan izin usaha akan berdampak langsung pada pengurangan kemiskinan," jelasnya.

Untuk mengatasi persoalan ini, BSKDN sedang merancang strategi agar pemerintah daerah mampu memberikan layanan perizinan yang lebih baik, transparan, dan efisien di masa depan.

Salah satu langkah konkret yang didorong BSKDN adalah penerapan teknologi digital dalam pengelolaan perizinan. Sistem berbasis digital diyakini dapat mempercepat proses administrasi sekaligus meningkatkan akuntabilitas pelayanan publik.

“Kita butuh sistem terintegrasi agar seluruh proses perizinan berjalan cepat, efisien, dan dapat dipercaya,” ungkap Yusharto.

Selain itu, ia menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat. Kerjasama ini diperlukan untuk mengatasi berbagai kendala yang dihadapi daerah dengan kinerja perizinan yang masih rendah.

“Kolaborasi berbagai pihak adalah kunci sukses perbaikan layanan publik di daerah,” tegasnya. 

Yusharto juga mengingatkan pentingnya peran UMKM dalam menciptakan lapangan kerja dan mengurangi kesenjangan ekonomi. Karena itu, penyederhanaan perizinan usaha tidak hanya berdampak pada peningkatan ekonomi, tetapi juga kesejahteraan masyarakat.

"Mempermudah pelaku usaha, khususnya UMKM, adalah bagian dari solusi kita untuk membangun perekonomian daerah yang berkelanjutan," tutupnya. (ant)