MK Tetapkan Spa Sebagai Layanan Kesehatan, Tapi Tarif Pajak Tak Berubah

JAKARTA – Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan bahwa spa adalah bagian dari layanan kesehatan tradisional, bukan kategori hiburan seperti diskotek, karaoke, atau klub malam. Namun, dalam putusannya, MK tidak mengubah aturan pengenaan pajak untuk layanan spa yang sama dengan tempat hiburan, yakni minimal 40% hingga maksimal 75%.

Keputusan tersebut tertuang dalam perkara nomor 19/PUU-XXII/2024, yang dibacakan di Gedung MK, Jakarta Pusat, Jumat (3/1). Permohonan ini diajukan oleh beberapa asosiasi dan pelaku usaha spa, termasuk Dewan Pimpinan Pusat Perkumpulan Pengusaha Husada Tirta Indonesia, Dewan Pimpinan Pusat Perkumpulan ASTI, serta sejumlah perusahaan spa.

Spa Sebagai Layanan Kesehatan

MK menjelaskan bahwa spa memiliki akar tradisional sebagai metode perawatan holistik untuk menyeimbangkan tubuh, pikiran, dan jiwa. MK juga menguraikan bahwa istilah spa berasal dari bahasa Latin salus per aquam (sehat melalui air) dan telah lama berkembang di Indonesia dengan metode berbasis tradisi lokal.

“Spa merupakan bagian dari perawatan kesehatan tradisional yang menggunakan keterampilan dan metode berbasis tradisi lokal,” kata MK dalam pertimbangannya.

MK menilai bahwa menggolongkan spa sebagai hiburan seperti diskotek dan karaoke tidak sesuai dengan karakteristiknya sebagai layanan kesehatan. Hal ini, menurut MK, dapat menimbulkan stigma negatif terhadap usaha spa.

Pajak Tetap Sama dengan Tempat Hiburan

Meski mengakui spa sebagai layanan kesehatan, MK menolak permohonan pengubahan aturan pajak. Dalam putusan tersebut, MK menyatakan bahwa tarif pajak minimal 40% dan maksimal 75% untuk layanan spa tidak melanggar hukum dan tidak bersifat diskriminatif.

“Pengenaan pajak spa sesuai Pasal 58 ayat (2) UU No 1/2022 bukan tindakan diskriminatif. Subjek hukum pajak barang jasa tertentu (PBJT) adalah konsumen, sehingga pajak ini tidak membebani pelaku usaha spa secara langsung,” ujar MK.

MK juga menolak dalil bahwa aturan ini berpotensi menciptakan pajak ganda yang dapat merugikan pelaku usaha spa.

Isi Putusan MK

1. Mengabulkan sebagian permohonan, menyatakan frasa "dan mandi uap/spa" dalam Pasal 55 ayat (1) UU No 1/2022 bertentangan dengan UUD 1945, sepanjang tidak dimaknai sebagai "bagian dari jasa pelayanan kesehatan tradisional".

2. Memerintahkan pemuatan putusan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

3. Menolak permohonan lainnya, termasuk perubahan pengaturan pajak spa.

Dampak bagi Pelaku Usaha

Keputusan ini memberikan pengakuan hukum bahwa spa adalah layanan kesehatan tradisional. Namun, tarif pajak tinggi tetap menjadi beban yang signifikan bagi pelaku usaha.

Para pelaku usaha diharapkan dapat beradaptasi dengan kebijakan ini sembari mendorong dialog lebih lanjut untuk memastikan regulasi perpajakan yang lebih proporsional bagi sektor kesehatan tradisional. ***