Ketum PITA Ingatkan Pentingnya Pengawasan Penggunaan APBD DKI Rp 91,3 Triliun

 

"Baru-baru ini ada kasus dugaan korupsi di Dinas Kebudayaan dengan merekayasa kegiatan fiktif menggunakan APBD. Ini harus menjadi pembelajaran agar jangan sampai terulang," ujarnya, Senin (6/1).

 

Ervan menjelaskan, alokasi untuk sektor pendidikan yang mencapai lebih dari 20 persen nilai APBD juga harus dilakukan pengawasan ketat. Demikian halnya pada sektor kesehatan yang mencapai 10 persen lebih.

 

"Jangan sampai ada korupsi di sektor layanan kebutuhan dasar. Inspektorat DKI Jakarta harus bekerja baik. Kemudian, Legislatif juga harus melakukan fungsi pengawasan secara benar, jangan sampai justru ada kongkalikong," terangnya.

 

Ia menambahkan, kebutuhan atau program prioritas juga harus bisa dieksekusi dengan baik dan tidak terjadi pemborosan anggaran. Terutama, untuk penanganan banjir maupun macet.

 

"Lakukan pekerjaan secara terkoordinasi yang bersinggungan lintas OPD maupun instansi. Tahun lalu kita masih melihat ada trotoar baru yang dibongkar karena ada perbaikan saluran air. Contohnya, di Jalan Menteng Raya dekat SMP Kanisius. Ada juga jalan yang baru diaspal dibongkar karena ada pekerjaan galian PLN maupun air bersih," bebernya. 

 

Menurutnya, dengan alokasi APBD senilai Rp 49 triliun untuk belanja pegawai, maka sudah seharusnya seluruh jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mampu menghadirkan layanan terbaik bagi warga.

 

"Layani warga dengan baik, penuh senyum, sapa, dan salam. Berikan solusi cepat jika warga menemui kendala atau masalah," pungkasnya.