MK Hapus Ambang Batas Capres, Besar Terancam, Demokrasi Lebih Terbuka

JAKARTA – Mahkamah Konstitusi (MK) resmi menghapus ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden atau Presidential Threshold (PT) melalui putusan bernomor 62/PUU-XXII/2024. Langkah ini membuka peluang lebih luas bagi partai-partai kecil untuk mencalonkan kandidat mereka tanpa batasan jumlah kursi di DPR atau suara sah nasional.

Keputusan yang dibacakan Ketua MK, Suhartoyo, Kamis (2/1/2025), menyatakan bahwa Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 bertentangan dengan UUD 1945. Pasal ini sebelumnya mengatur bahwa pasangan calon hanya dapat diusulkan oleh partai atau gabungan partai yang memiliki minimal 20 persen kursi DPR atau 25 persen suara sah secara nasional.

“Pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden tidak lagi didasarkan pada persentase jumlah kursi di DPR atau suara sah secara nasional,” jelas Suhartoyo.

Namun, keputusan ini memunculkan tantangan baru, terutama bagi partai-partai besar seperti PDIP dan Golkar, yang selama ini memanfaatkan aturan PT untuk mendominasi koalisi. PDIP memimpin parlemen dengan 110 kursi (18,97 persen), diikuti Golkar dengan 102 kursi (17,59 persen) dari total 580 kursi DPR periode 2024-2029.

Pengamat politik Radis Hadi dari Archy Strategy menyebut putusan ini dapat melemahkan daya tarik partai besar dalam membangun koalisi. “Partai besar berpotensi kehilangan kendali karena semua partai kini punya peluang sama untuk mengusung capres,” ujarnya, Minggu (5/1/2025).

Radis menambahkan, jika perubahan ini dikelola dengan baik, demokrasi Indonesia bisa menjadi lebih sehat. “Jika capres bertambah banyak, kontrol masyarakat terhadap proses demokrasi juga akan meningkat,” kata Radis.

Putusan ini mendapat dukungan dari sejumlah partai kecil yang selama ini terkendala aturan PT. Namun, di sisi lain, dua hakim MK, Anwar Usman dan Daniel Yusmic, menyatakan pendapat berbeda. Mereka menilai pemohon gugatan tidak memiliki legal standing.

Dengan dihapusnya ambang batas ini, peta politik di Indonesia diprediksi akan berubah drastis. Partai-partai kecil kini memiliki peluang besar untuk mencalonkan tokoh mereka tanpa harus bergabung dalam koalisi besar, sementara partai besar harus menyesuaikan strategi mereka di tengah iklim politik yang lebih kompetitif.