Rp100 Miliar untuk Aplikasi Keamanan, TNI AL Bantah Isu Buzzer

JAKARTA – TNI Angkatan Laut (AL) mengajukan anggaran sebesar Rp100 miliar untuk pengadaan aplikasi Information Respond System yang direncanakan mulai berjalan tahun 2025. Dana ini berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.

Namun, rencana pengadaan aplikasi ini memicu perdebatan di masyarakat setelah beredar informasi bahwa anggaran tersebut digunakan untuk mengerahkan buzzer demi memperbaiki citra TNI AL. Menanggapi hal ini, Kepala Dinas Penerangan TNI AL, Laksamana Pertama TNI I Made Wira Hady Arsanta Wardhana, membantah keras tudingan tersebut.

"Anggaran ini difokuskan untuk membangun sistem yang dapat melindungi data sensitif, menjaga integritas informasi, dan mencegah penyalahgunaan oleh pihak yang tidak berwenang. Sistem ini juga bertujuan mendeteksi penyalahgunaan informasi yang terkait TNI AL di media sosial," ungkapnya dalam keterangan resmi, Senin (13/1/2025).

Viralnya Tangkapan Layar Kontroversial

Sebelumnya, beredar tangkapan layar dari laman Sirup LKPP yang mengindikasikan penggunaan aplikasi ini untuk memantau sentimen negatif terhadap TNI AL. Dalam tangkapan layar tersebut, aplikasi diklaim digunakan untuk melakukan counter opini di media sosial dengan melibatkan Key Opinion Leader (KOL) atau buzzer. Tujuannya disebut untuk mengarahkan opini publik ke arah yang lebih positif.

Namun, berdasarkan penelusuran terbaru, deskripsi pengadaan pada situs resmi Sirup LKPP berbeda. Informasi di laman resmi menyebutkan bahwa aplikasi ini fokus pada pengamanan data sensitif dan memastikan publik menerima informasi berkualitas terkait TNI AL.

Berikut uraian pekerjaan terbaru yang tertera dalam situs tersebut:

"Pengamanan informasi sangat dibutuhkan untuk menjaga integritas data sensitif. Dispenal diharapkan dapat melindungi data dan mencegah penyalahgunaan oleh pihak yang tidak berwenang."

Klarifikasi TNI AL

Laksamana Pertama I Made Wira menegaskan perlunya penjelasan yang tepat agar publik tidak salah memahami tujuan proyek ini. "Kami berharap masyarakat memahami bahwa aplikasi ini ditujukan untuk pengamanan informasi, bukan untuk kegiatan buzzer," tegasnya.

TNI AL juga meminta agar setiap informasi terkait proyek ini tidak disalahartikan demi menghindari kebingungan publik.