Prabowo Perintahkan Pembangunan Tanggul Laut Raksasa Sepanjang 700 Km Antisipasi Kenaikan Air Laut

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto telah memutuskan untuk membangun tanggul laut raksasa sepanjang 700 kilometer yang akan membentang dari Banten hingga Jawa Timur. Keputusan ini diambil sebagai upaya melindungi kawasan pesisir utara Pulau Jawa dari ancaman kenaikan permukaan laut akibat perubahan iklim.

Utusan Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Sujono Djojohadikusumo, mengungkapkan bahwa pembangunan tanggul ini merupakan bagian dari program strategis pemerintah untuk menjaga ketahanan pangan nasional.

“Pemerintah Prabowo sudah memutuskan untuk melaksanakan beberapa program penting, termasuk pembangunan tanggul laut raksasa sepanjang 700 km dari Banten sampai Jawa Timur,” ujar Hashim dalam ESG Sustainable Forum 2025, Jumat (1/2/2025).

Hashim menjelaskan bahwa proyek ini bertujuan melindungi jutaan hektare lahan sawah produktif yang berada di sepanjang pantai utara Jawa, yang terancam oleh intrusi air laut.

“Perubahan iklim telah menyebabkan kenaikan permukaan laut yang signifikan, dan ini mengancam lahan-lahan pertanian paling subur di Indonesia,” tambahnya.

Proyek tanggul laut ini, menurut Hashim, sebenarnya sudah dirancang sejak 1994 pada masa Orde Baru. Namun, hingga kini belum terealisasi. Pemerintah memperkirakan proyek ini akan memakan waktu 10 hingga 20 tahun untuk diselesaikan.

“Tidak ada gunanya membangun food estate di Kalimantan atau Papua jika jutaan hektare sawah di Jawa terendam air laut. Kita harus melindungi sumber pangan utama kita di pantai utara Pulau Jawa,” tegas Hashim.

Sebelumnya, Presiden Prabowo juga menginstruksikan jajarannya untuk mengkaji pembangunan tanggul laut dari Jakarta hingga Cirebon sebagai bagian dari Program Strategis Nasional (PSN) 2025. Proyek ini akan terhubung dengan tanggul pengendali banjir dan rob di Tambaklorok, Semarang, yang sudah lebih dahulu dibangun.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyatakan bahwa pembangunan tanggul ini akan menggunakan skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

“Proyek ini masuk dalam daftar PSN 2025 untuk mendukung ketahanan energi dan pangan nasional,” ujar Airlangga.

Dengan pembangunan tanggul laut raksasa ini, pemerintah berharap dapat memitigasi dampak perubahan iklim, mengurangi risiko banjir rob, dan melindungi kawasan pesisir yang menjadi pusat produksi pertanian nasional. (ant)