Koalisi Sipil Laporkan Dugaan Korupsi Retret Kepala Daerah ke KPK

JAKARTA – Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi melaporkan dugaan korupsi dalam penyelenggaraan retret kepala daerah tahun 2025 ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Laporan ini mencakup Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, serta jajaran direksi PT Lembah Tidar Indonesia (LTI), termasuk Heru Irawanto.

Perwakilan koalisi, Feri Amsari, menilai adanya kejanggalan dalam penunjukan PT LTI sebagai mitra pemerintah dalam penyelenggaraan retret. Menurutnya, perusahaan tersebut memiliki hubungan dengan lingkaran kekuasaan dan tidak memiliki rekam jejak yang cukup.

"Penunjukan PT Lembah Tidar Indonesia dilakukan tanpa transparansi dan bertentangan dengan prinsip pengadaan barang dan jasa yang seharusnya terbuka," ujar Feri di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat (28/2/2025).

Senada dengan itu, peneliti Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia, Annisa Azahra, menyoroti bahwa PT LTI dikelola oleh kader Partai Gerindra dan pejabat aktif, sehingga menimbulkan dugaan konflik kepentingan.

"Penunjukan ini tidak transparan dan berpotensi melanggar aturan pengadaan barang dan jasa pemerintah," tegasnya.

Menanggapi isu ini, Ketua Harian DPP Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, menyatakan bahwa ia tidak mengetahui keterkaitan partainya dengan PT LTI.

"Saya belum pernah dengar kalau ini milik Gerindra. Itu acara Kemendagri," katanya, Kamis (13/2/2025).

Retret kepala daerah yang berlangsung di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah, menuai kritik karena pembiayaannya sebagian dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dalam Surat Edaran (SE) Mendagri Nomor 200.5/628/SJ, biaya akomodasi dan konsumsi kepala daerah dalam retret ini dibebankan sebesar Rp2.750.000 per orang per hari selama delapan hari.

Dengan 505 peserta, total anggaran yang harus dikeluarkan dari APBD seluruh daerah untuk akomodasi dan konsumsi mencapai Rp11,1 miliar. "PT Lembah Tidar Indonesia 503 x 2.750.000 x 8 = Rp11 miliar. Itu belum termasuk ajudan dan staf," cuit jurnalis investigasi sekaligus Co-Founder Watchdoc, Dandhy Laksono.

Nama PT LTI semakin disorot setelah diketahui bahwa perusahaan ini dimiliki oleh Heru Irawanto, yang juga merupakan kader Partai Gerindra dan Wakil Ketua DPRD Brebes. ***