Komisi XII DPR Tak Temukan Penyimpangan dalam Sidak SPBU Pertamina

JAKARTA – Ketua Komisi XII DPR RI, Bambang Patijaya, mengungkapkan bahwa hasil inspeksi mendadak (sidak) ke stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) Pertamina di Jakarta, Kamis (27/2), tidak menunjukkan adanya indikasi penyimpangan atau kecurangan dalam distribusi bahan bakar minyak (BBM).

"Kami belum menemukan kejanggalan dalam sidak ini," ujar Bambang di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat.

Pernyataan ini disampaikan di tengah mencuatnya isu dugaan pengoplosan pertalite (RON 90) menjadi pertamax (RON 92), yang dikaitkan dengan kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah oleh anak usaha PT Pertamina (Persero).

Meski demikian, Bambang menegaskan bahwa hasil akhir masih menunggu uji laboratorium dari Balai Besar Pengujian Minyak dan Gas Bumi (Lemigas) terhadap sampel BBM yang telah diambil saat sidak.

"Kami menantikan hasil uji laboratorium. Semoga tidak ada masalah sehingga isu ini bisa segera diselesaikan," katanya.

Dari aspek takaran dan distribusi BBM, Bambang memastikan bahwa hasil sidak tidak menemukan adanya penyimpangan atau praktik curang di SPBU yang diperiksa.

Di tengah berkembangnya isu BBM oplosan, sidak ini bertujuan untuk memastikan kualitas bahan bakar yang dijual di SPBU Pertamina tetap sesuai dengan standar yang ditetapkan Kementerian ESDM.

"Kami ingin menjaga kepercayaan masyarakat terhadap BBM yang beredar di pasaran dan memastikan bahwa kualitasnya tetap sesuai standar," tambahnya.

Selain memastikan kualitas BBM, sidak ini juga bertujuan mengecek kesiapan pasokan BBM menjelang bulan Ramadhan dan Idul Fitri.

"Kami ingin memastikan bahwa pasokan BBM tetap aman menjelang Ramadhan dan Idul Fitri. Sehari sebelumnya, kami telah menggelar rapat dengan beberapa penyalur BBM nonsubsidi, seperti Shell, AKR, BP, Exxon, serta Patra Niaga, dan mereka menyatakan bahwa pasokan dalam kondisi cukup," jelasnya.

Terkait isu yang menimpa PT Pertamina, Bambang menegaskan bahwa Komisi XII DPR tetap menaruh kepercayaan terhadap perusahaan tersebut, meskipun tetap menghormati proses hukum yang sedang berjalan di Kejaksaan Agung.

"Kami percaya pada Pertamina dan prihatin dengan situasi ini. Namun, kami juga mendukung proses hukum yang berjalan. Jika ada temuan yang tidak sesuai, kami mendukung agar diproses sesuai ketentuan yang berlaku," ujarnya.

Sebelumnya, pada Kamis (27/2), jajaran Komisi XII DPR RI melakukan sidak ke SPBU Pertamina di kawasan Cibubur, Jakarta, guna memastikan tidak adanya praktik pengoplosan BBM jenis pertalite dan pertamax. Rombongan yang dipimpin Wakil Ketua Komisi XII DPR RI, Bambang Hariyadi, mengambil sampel BBM untuk diperiksa lebih lanjut oleh Lemigas. (ant)