Menag Nasaruddin Soal Rangkap Jabatan: Sudah Jadi Tradisi, Mengapa Baru Dipermasalahkan?

JAKARTA – Menteri Agama (Menag) Prof. Nasaruddin Umar menolak mundur dari jabatannya sebagai Imam Besar Masjid Istiqlal meskipun mendapat desakan dari berbagai organisasi Islam. Ia menegaskan bahwa rangkap jabatan bukanlah hal baru dan telah menjadi tradisi yang diwariskan oleh para Menteri Agama sebelumnya.

"Sejak dulu, Menteri Agama selalu menjadi pimpinan Masjid Istiqlal. Ini sudah menjadi tradisi yang terus berlanjut, dan saya hanya meneruskannya," ujar Nasaruddin saat berkunjung ke Gedung MUI Pusat, Jakarta, Selasa (11/3/2025).

Menurutnya, banyak menteri lain yang juga memegang lebih dari satu jabatan. Ia mengungkapkan bahwa beberapa di antaranya bahkan merangkap hingga lima posisi sekaligus.

"Hampir semua menteri rangkap jabatan sekarang. Ada yang sampai lima jabatan, tetapi mengapa yang dipermasalahkan hanya saya?" katanya.

Pernyataan ini disampaikan menanggapi kritik sejumlah organisasi Islam yang menilai bahwa rangkap jabatan tersebut melanggar Pasal 23 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Regulasi tersebut melarang menteri merangkap jabatan sebagai pejabat negara lain, termasuk pimpinan lembaga yang dibiayai APBN.

Namun, Nasaruddin menegaskan bahwa sejak dahulu posisi Imam Besar Masjid Istiqlal selalu dipegang oleh Menteri Agama, sehingga aturan tersebut tidak pernah menjadi persoalan.

"Mengapa baru sekarang dipersoalkan? Sejak dulu tidak ada masalah dengan ini. Masjid Istiqlal dan Kementerian Agama itu memiliki hubungan erat," jelasnya.

Sementara itu, sejumlah organisasi Islam tetap menuntut agar aturan ditegakkan tanpa pengecualian. Ketua Dewan Pertimbangan Al Washliyah, KH Yusnar Yusuf Rangkuti, menegaskan bahwa aturan yang sudah dibuat pemerintah harus ditegakkan dengan konsisten.

"Kalau pemerintah sendiri yang membuat aturan, maka harus dijalankan tanpa pengecualian. Ini soal kepatuhan terhadap hukum," ujarnya.

Senada dengan itu, Ketua Umum Persatuan Islam (Persis), KH Jeje Zaenuddin, meminta pemerintah mengkaji ulang rangkap jabatan tersebut. Menurutnya, jika jabatan Imam Besar Masjid Istiqlal hanya diemban sementara sambil menunggu pengganti, hal itu masih dapat dimaklumi. Namun, jika dibiarkan terus-menerus, maka melanggar regulasi dan menimbulkan kesan buruk.

"Selain bertentangan dengan aturan, ini juga menimbulkan persepsi yang kurang baik di masyarakat," tegasnya.

Ketua Umum Al-Irsyad Al-Islamiyyah, Prof. Faisol Nasar bin Madi, menambahkan bahwa aturan tidak boleh diabaikan.

"Jika undang-undang melarang, maka salah satu jabatan harus dilepaskan. Itu konsekuensi dari hukum yang berlaku," katanya.

Seiring dengan meningkatnya tekanan dari berbagai pihak, polemik rangkap jabatan ini terus menjadi perbincangan. Hingga saat ini, Nasaruddin Umar tetap bersikeras mempertahankan kedua jabatannya, sementara publik mulai mempertanyakan konsistensi aturan terkait pejabat lain yang juga memiliki lebih dari satu jabatan dalam pemerintahan. ***