Mira Hayati Tidak Ajukan Eksepsi, Fokus pada Permohonan Tahanan Rumah
![]() |
| Terdakwa pemilik kosmetik berbahaya Mira Hayati (tengah) mengikuti sidang perdananya di Ruang sidang Harifin A Tumpa, Pengadilan Negeri Kelas I Jalan RA Kartini Makassar, Sulawesi Selatan, Selasa (11/3/2025). ANTARA/Darwin F. |
MAKASSAR – Terdakwa kasus peredaran kosmetik berbahaya, Mira Hayati, memilih untuk tidak mengajukan eksepsi dalam sidang perdananya di Pengadilan Negeri Kelas I Makassar, Sulawesi Selatan. Langkah ini diambil untuk mempercepat proses hukum, sembari fokus pada permohonan tahanan rumah karena alasan kesehatan dan kondisi bayinya yang baru lahir.
"Kami memutuskan untuk tidak mengajukan eksepsi agar persidangan tidak berlarut-larut. Jika eksepsi diajukan, prosesnya bisa memakan waktu hingga satu bulan, dan jika diterima, jaksa harus mengulang dakwaan," ujar Penasihat Hukum terdakwa, Ida Hamidah, usai sidang, Selasa (12/3/2024).
Selain itu, pihaknya mengajukan permohonan agar Mira Hayati dapat menjalani tahanan rumah atau tahanan kota. Permohonan ini didasarkan pada kondisi kesehatannya yang masih lemah setelah menjalani operasi sesar, serta kebutuhan bayinya yang lahir prematur akan ASI eksklusif.
"Bayi ini lahir prematur karena kondisi preeklamsia ibunya. Saat ini masih dalam perawatan intensif di RSUP Wahidin Sudirohusodo, Makassar. Kami berharap hakim mempertimbangkan aspek kemanusiaan dalam perkara ini," jelas Ida.
Dalam persidangan berikutnya, tim kuasa hukum akan menghadirkan saksi ahli dan saksi fakta untuk memperkuat pembelaan. Selain itu, terdakwa diusahakan tetap hadir dalam sidang meskipun dalam kondisi kesehatan yang belum pulih sepenuhnya.
Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Herawati dalam dakwaannya menyatakan bahwa produk skincare yang diproduksi oleh terdakwa, yakni Mira Hayati Cosmetic Lightening Skin dan Mira Hayati Cosmetic Night Cream, terbukti mengandung merkuri berdasarkan uji laboratorium BPOM Makassar.
"Produk ini tidak memiliki izin edar dari BPOM dan mengandung merkuri yang berbahaya bagi kesehatan. Selain itu, produk-produk tersebut juga tidak memiliki notifikasi resmi sebagai persyaratan izin edar di BPOM Makassar," kata JPU dalam sidang yang berlangsung di Ruang Sidang Harifin A Tumpa, PN Makassar.
Atas perbuatannya, Mira Hayati didakwa melanggar Pasal 435 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Ancaman hukumannya mencapai 12 tahun penjara dan denda maksimal Rp5 miliar. (ant)
| Editor | : | Hermanto Ansam |
| Kategori | : | Olympic, Sulawesi Selatan |













