Diduga Langgar Tata Ruang, DPR Soroti Proyek PTPN di Puncak

JAKARTA – Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi NasDem, Asep Wahyuwijaya, angkat suara soal proyek kerja sama operasi (KSO) antara PT Perkebunan Nusantara (PTPN) dan mitra swasta di kawasan resapan air Puncak, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Ia menilai kegiatan tersebut sarat pelanggaran tata ruang dan telah memperparah kerusakan lingkungan.

Asep mendesak agar seluruh KSO di wilayah tersebut dibatalkan. Ia menyoroti perubahan Peraturan Daerah (Perda) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Jawa Barat tahun 2022 yang diduga memberi ruang masuknya kepentingan bisnis dalam kawasan lindung.

"Perubahannya terlalu strategis. Perda diganti, lalu BUMD masuk kerja sama dengan PTPN, lalu terhubung ke pihak yang punya kaitan dengan bekas konsultan Gubernur Jawa Barat. Ini seperti dirancang dari awal," ucapnya dalam keterangan di Jakarta, Kamis (20/3/2025).

Salah satu kawasan yang disorot adalah Gunung Mas yang kini bisa dimanfaatkan untuk permukiman. Menurut Asep, hal ini tidak hanya bertentangan dengan prinsip pelestarian ruang, tapi juga telah berdampak langsung terhadap bencana.

Ia bahkan mendapat informasi bahwa aliran hulu Sungai Ciliwung telah dimodifikasi demi kepentingan proyek, yang secara ekosistem sangat berbahaya.

"Aliran sungai yang seharusnya berkelok justru diluruskan. Ini sangat merusak. Kalau pemerintah daerah memberi kemudahan izin, PTPN mestinya jangan ikut-ikutan. Harus ada sikap tegas," tegasnya.

Asep juga menyinggung persoalan dugaan korupsi dalam proyek-proyek tersebut. Ia menerima laporan bahwa dana dari KSO tidak dikelola dengan transparan, sementara para pekerja yang terlibat malah mengalami kesulitan ekonomi.

Ia mendorong adanya langkah cepat dan tegas untuk memulihkan kawasan resapan air, serta menghentikan eksploitasi lingkungan demi kepentingan bisnis.

“PTPN harus fokus pada upaya penghijauan kembali secara masif. Kita tidak boleh terus membiarkan banjir jadi langganan dari Bogor sampai Bekasi. Sudah cukup,” ujarnya. ***