KPK Sita Aset PT PE Hampir Rp1 Triliun

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita 24 aset bernilai jumbo dalam kasus dugaan korupsi di Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI). Aset-aset tersebut berasal dari perusahaan yang terafiliasi dengan PT Petro Energy (PE) dan nilainya ditaksir mencapai Rp882 miliar.

Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu, menyampaikan bahwa penyitaan dilakukan terhadap 22 aset di wilayah Jabodetabek dan 2 aset lainnya di Surabaya.

“Penyitaan ini dilakukan untuk memulihkan kerugian negara akibat dugaan korupsi dalam pemberian fasilitas kredit oleh LPEI,” jelasnya dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Kamis (20/3/2025).

Kerugian negara yang ditimbulkan dari kasus ini mencapai sekitar Rp891,305 miliar, terdiri dari 18,07 juta dolar AS dan Rp594,144 miliar.

KPK juga telah menetapkan tiga orang sebagai tersangka dan menahannya selama Maret 2025. Mereka adalah Newin Nugroho selaku Direktur Utama PT PE, Jimmy Masrin sebagai Presiden Direktur PT Caturkarsa Megatunggal dan Komisaris Utama PT PE, serta Susi Mira Dewi Sugiarta yang menjabat Direktur Keuangan PT PE.

Asep menuturkan bahwa kasus ini berawal dari konflik kepentingan antara Direktur LPEI dan pihak debitur. Meskipun PT PE tidak layak mendapat pembiayaan, kredit tetap dikucurkan.

“Sudah ada sinyal dari bawahannya bahwa PT PE tidak layak menerima kredit, tetapi karena sudah ada pembicaraan awal, tetap diberi jalan. Di sinilah terjadi konflik kepentingan,” urainya.

Tak hanya itu, PT PE diduga memalsukan dokumen pendukung pencairan seperti purchase order dan invoice. Manipulasi inilah yang mempercepat pencairan kredit dan menimbulkan kerugian bagi negara. (ant)