Pengambilalihan Perkebunan Sawit Bikin Poktan di Muaro Jambi Resah
 |
| Perkebunan sawit. (Ist) |
Selasa, 01 April 2025 23:05 WIB
Penulis: Azhari Nasution
Penulis: Azhari Nasution
Pemerintah Republik Indonesia sedang gencar melakukan pengambilalihan perkebunan sawit melalui Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH). Namun dalam praktiknya penyitaan yang dilakukan menimbulkan keresahan bagi kelompok tani (Poktan), salah satunya di Kabupaten Muaro Jambi karena terancam kehilangan penghasilan.
Terkait persoalan pengambilalihan lahan perkebunan sawit ini Asosiasi Petani Plasma Kelapa Sawit Indonesia (APPKSI) sudah berkirim surat kepada Menteri ATR/BPN Nusron Wahid untuk menanggapi legalitas milik Poktan Desa Parit Sungai Gelam, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi.
Surat yang ditandatangani Ketua Dewan Pembina APPKSI, Arief Poyuono; Ketua Umum APPKSI, Ucu Satriana; dan Sekjen Arifin Nur Cahyono menyampaikan beberapa masalah penyerobotan Iahan Perkebunan Sawit milik Poktan Desa Parit Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi.
Melalui surat tersebut disampaikan, pertama, Iahan Poktan yang disebutkan oleh Pemerintah Jambi pada tahun 2000 diketahui oleh Bupati, Badan Pertanahan Nasional (BPN), kepolisian, camat, dan kepala desa.
Kedua, Iahan disertakan oleh pemerintah telah dikuasi Poktan sejak tahun 1996 dengan ditanami pohon sawit dan lain-lain. Ketiga, pada tahun 2004 tanaman dan Iahan yang dikuasai Poktan diserobot oleh PT MKI.
Atas penyerobotan lahan tersebut, Poktan sudah memprotes pihak PT MKI kepada Pemerintah Muaro Jambi, namun tidak ditanggapi dengan baik.
Keempat, berdasarkan keterangan atau penjelasan dan bukti surat-surat tersebut, penguasaan Iahan oleh PT MKI tidak memiliki dasar hukum (legalitas) yang jelas di Desa Parit dan Desa Sungai Gelam.
Kelima, APPKSI memohon kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Nusron Wahid untuk membantu dan menyelesaikan permasalahan Iahan perkebunan sawit milik Poktan di Desa Parit Sungai Gelam, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi yang memiliki legalitas yang jelas.
Perlu diketahui, Poktan perkebunan sawit juga mempertanyakan lahan hasil sitaan yang kemudian dikelola oleh BUMN diduga tanpa melalui putusan pengadilan yang menyatakan bahwa lahan dimaksud adalah area hutan.
Selain itu, Satgas PKH yang menyatakan akan mengembalikan lahan perkebunan ke fungsi hutan. Namun nyatanya, kebun yang disita malah diserahkan ke BUMN PT Agrinas untuk dikelola sebagai perkebunan juga. Sehingga, upaya pemerintah untuk mengembalikan fungsi sebagai hutan masih dipertanyakan.
Sebagaimana dilansir sejumlah media massa Satgas PKH baru-baru ini melakukan serah terima 216 hektar perkebunan kelapa sawit untuk dikelola BUMN.
Lahan itu merupakan hasil penertiban yang dilakukan Satgas PKH yang bertugas melakukan penertiban kawasan hutan dan memberantas perkebunan sawit ilegal. Satgas PKH terdiri dari pengarah dan pelaksana yang diisi sejumlah menteri terkait dan aparat penegak hukum seperti Polri dan Kejaksaan.
Pada Rabu (26/3), Ketua Pelaksana Satgas PKH Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Febrie Adriansyah mengatakan, penyerahan 216 hektar lahan itu merupakan tahap kedua.
"Sebelumnya, sudah ada penyerahan tahap pertama yaitu 221 hektar lebih pada Maret 2025. Capaian tersebut tidak terlepas dari jerih payah kerja sama dan sinergitas antara pihak TNI, Polri, kementerian/lembaga," pungkas Febrie. ***
