DJP Longgarkan Batas Lapor SPT, Target Kepatuhan Tetap Dikejar

JAKARTA – Meski menghadapi kendala teknis pada sistem Coretax, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan tetap mencatat 12,34 juta wajib pajak telah melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Tahun Pajak 2024 hingga 1 April 2025.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 12 juta merupakan SPT dari wajib pajak orang pribadi dan 338.200 berasal dari wajib pajak badan. Menurut Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP, Dwi Astuti, mayoritas pelaporan dilakukan secara elektronik.

"Sebagian besar pelaporan SPT masuk melalui e-filing sebanyak 10,56 juta, e-form 1,33 juta, dan e-SPT 629 SPT. Sementara itu, pelaporan manual masih dilakukan oleh sekitar 446.230 wajib pajak," ujar Dwi, Rabu (2/4).

Dwi menegaskan, meskipun terdapat gangguan pada Coretax, DJP memberikan relaksasi berupa penghapusan sanksi administrasi bagi wajib pajak yang melakukan pembayaran dan pelaporan pajak hingga 11 April 2025. Relaksasi ini tertuang dalam Keputusan Dirjen Pajak Nomor 79/PJ/2025 yang dikeluarkan menjelang libur panjang Lebaran.

“Libur nasional dan cuti bersama berdampak pada pengurangan hari kerja efektif sehingga berpotensi menyebabkan keterlambatan pelaporan SPT. Untuk itu, wajib pajak diberikan kesempatan tambahan tanpa dikenai sanksi,” jelasnya.

Normalnya, batas pelaporan SPT jatuh pada 31 Maret. Namun karena cuti bersama yang berlangsung hingga 7 April, maka pelaporan dan pembayaran SPT masih dapat dilakukan tanpa sanksi sampai 11 April.

DJP juga tetap menargetkan pelaporan SPT Tahun 2025 mencapai 16,21 juta atau setara dengan 81,92 persen dari total wajib pajak yang terdaftar.

Sementara itu, hingga Rabu pagi (2/4), layanan Coretax yang telah menelan anggaran Rp1,3 triliun belum dapat digunakan sepenuhnya. Situs coretaxdjp.pajak.go.id menampilkan pemberitahuan bahwa sistem sedang menjalani proses pemeliharaan.

"Pemeliharaan dilakukan untuk meningkatkan kualitas layanan dan mengatasi berbagai kendala yang telah disampaikan wajib pajak," tulis DJP dalam pengumuman daring.

DJP menyampaikan permohonan maaf atas gangguan yang terjadi dan berjanji akan segera mengembalikan layanan ke kondisi normal untuk mempermudah wajib pajak menjalankan kewajiban perpajakan mereka. ***