Komisi IX Akan Evaluasi Kepala BGN, Program MBG Dianggap Gagal Lindungi Anak

JAKARTA – Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) kembali menjadi sorotan menyusul insiden keracunan massal yang terjadi berulang dan dugaan penyimpangan anggaran. Komisi IX DPR dijadwalkan menggelar rapat kerja bersama Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, untuk mengusut tuntas pelaksanaan program tersebut.

Anggota Komisi IX dari Fraksi NasDem, Nurhadi, menegaskan pihaknya tidak akan menoleransi kelalaian yang berdampak pada keselamatan masyarakat, khususnya anak-anak.

"Masalah ini bukan sekadar soal distribusi makanan. Ini menyangkut nyawa dan kesehatan publik. Kami ingin memastikan tidak ada yang bermain-main dalam program sebesar ini," ucapnya saat dikonfirmasi di Jakarta, Sabtu (3/5/2025).

Nurhadi menyebut keputusan untuk mengganti Kepala BGN memang berada di tangan Presiden Prabowo Subianto, namun DPR tetap memiliki kewenangan untuk memberikan evaluasi dan rekomendasi.

"Bila terbukti ada penyalahgunaan wewenang atau kelalaian yang membahayakan masyarakat, tentu kami akan mendorong tindakan tegas, termasuk rekomendasi pencopotan," katanya.

Rapat kerja yang akan digelar Selasa (6/5/2025) akan difokuskan pada beberapa hal pokok, seperti pengawasan distribusi makanan, standar keamanan bahan pangan, serta akuntabilitas pengelolaan anggaran program MBG.

Menurut Nurhadi, Komisi IX juga berencana memanggil mitra pelaksana atau pengelola dapur MBG, agar penelusuran bisa menyentuh semua pihak yang terlibat langsung.

"Kami ingin memastikan seluruh proses berjalan transparan dan akuntabel. Jangan sampai program ini hanya menjadi proyek seremonial yang menyimpan bahaya di baliknya," tandasnya. ***