Menteri PKP Bentuk Asosiasi Penghuni Rusun dan Rumah Subsidi untuk Kawal Hak Konsumen

JAKARTA – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, akan membentuk asosiasi penghuni rumah susun, apartemen, dan rumah subsidi sebagai bentuk penguatan perlindungan konsumen dan keseimbangan dalam tata kelola sektor perumahan.

"Dua minggu lagi saya akan bentuk asosiasi warga rumah susun, apartemen, supaya berimbang," ujar Maruarar atau yang akrab disapa Ara, di Jakarta, Sabtu (3/5/2025).

Ia menilai selama ini belum ada wadah resmi yang mewakili suara penghuni perumahan yang bersubsidi maupun vertikal, sehingga perlu dibentuk untuk menciptakan keseimbangan antara kepentingan masyarakat dan pengembang.

"Sebagai pemerintah, menurut saya harus ada check and balance yang penting antara unsur dari pengembang dan unsur masyarakat," tegasnya.

Langkah ini juga diperkuat dengan hadirnya kanal Pengaduan Konsumen Perumahan Terpadu Bantuan Edukasi dan Asistensi Ramah untuk Pengaduan Konsumen Perumahan (BENAR-PKP), yang telah diluncurkan oleh Kementerian PKP sebagai wadah resmi penanganan pengaduan masyarakat di sektor perumahan.

Ara menyampaikan bahwa kanal ini tidak hanya sebagai tempat pengaduan, tetapi juga berfungsi sebagai pusat edukasi dan penyedia informasi hukum bagi konsumen.

Melalui BENAR-PKP, masyarakat dapat melaporkan berbagai persoalan terkait rumah subsidi, rusun, atau apartemen, termasuk ketidaksesuaian bangunan, konflik lahan, hingga layanan pasca-serah terima.

Permasalahan perumahan sendiri masih menjadi salah satu isu tertinggi yang dikeluhkan masyarakat. Berdasarkan data tahun 2024, tercatat 270 pengaduan yang terbagi dalam beberapa kanal: 116 dari Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN), 61 surat ke Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, 49 laporan di Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), serta 35 melalui aplikasi SP4N/LAPOR.

Sementara hingga 2025, Kementerian PKP telah menerima tujuh pengaduan baru yang tengah ditindaklanjuti.

BENAR-PKP dirancang menjadi satu pusat data pengaduan nasional sektor perumahan yang terintegrasi dengan edukasi publik dan jaminan kepastian hukum, guna memastikan konsumen perumahan tidak lagi menjadi pihak yang dirugikan tanpa perlindungan. (ant)