Diskon Listrik Juni–Juli Batal, Pemerintah Tak Siap Jalankan Bantuan Listrik

JAKARTA – Wacana keringanan tagihan listrik yang sempat memberi harapan bagi jutaan rumah tangga kini kandas. Pemerintah memutuskan membatalkan rencana pemberian diskon tarif listrik 50 persen yang dijadwalkan berlaku pada Juni dan Juli 2025.

Sebanyak 79,3 juta pelanggan rumah tangga dengan daya ≤1300 VA, yang menjadi target program ini, tak lagi jadi prioritas. Menteri Keuangan, Sri Mulyani, menyebut lambatnya proses penganggaran sebagai alasan utama.

“Karena anggaran tidak bisa diproses cepat, pelaksanaan diskon listrik untuk bulan Juni dan Juli tidak memungkinkan. Maka, tidak dijalankan,” ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers, Senin (2/6/2025).

Alih-alih diskon listrik, pemerintah mengalihkan bantuan ke dalam bentuk subsidi upah. Namun, tak dijelaskan secara rinci siapa yang akan menerima dan bagaimana teknis penyalurannya.

Sebelumnya, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan diskon tarif listrik sebagai bagian dari stimulus ekonomi nasional. Program ini dianggap sebagai langkah strategis untuk menjaga daya beli rakyat kecil di tengah tekanan ekonomi.

Namun dengan pembatalan tersebut, program justru memperlihatkan lemahnya koordinasi dan kesiapan antarinstansi pemerintah. Di mata publik, ini menjadi bukti bahwa kebijakan populis tak selalu berpihak pada rakyat, terutama ketika menyangkut komitmen anggaran.

Masyarakat mempertanyakan: jika diskon untuk jutaan keluarga tak bisa dijalankan karena "alasan teknis", lalu untuk siapa sebenarnya kebijakan fiskal disusun?. ***