Tannos Pulang, Kotak Pandora Korupsi e-KTP Terancam Terbuka

JAKARTA – Harapan untuk mengungkap aktor utama di balik skandal korupsi e-KTP kembali terbuka seiring upaya pemulangan buronan Paulus Tannos dari Singapura. Dukungan politik semakin kuat setelah Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Singapura Lawrance Wong menyepakati percepatan perjanjian ekstradisi.

Pakar hukum Universitas Bung Karno, Hudi Yusuf, menyatakan bahwa jika Tannos berhasil dibawa pulang, keterlibatan tokoh-tokoh besar dalam skandal proyek triliunan rupiah itu bisa terungkap.

"Ekstradisi Tannos sangat krusial untuk membuka jejak siapa saja yang terlibat dalam pusaran korupsi e-KTP," katanya, Rabu (18/6/2025).

Kasus ini kembali menguat setelah pengusaha Andi Narogong diperiksa KPK pada Maret 2025. Ia diduga mengetahui aliran dana proyek e-KTP ke anggota DPR melalui komitmen fee dari perusahaan-perusahaan konsorsium, termasuk PT Sandipala Arthapura milik Tannos.

Dalam dakwaan KPK dan kesaksian Setya Novanto, sejumlah elite politik disebut ikut menikmati dana e-KTP, di antaranya Puan Maharani, Ganjar Pranowo, dan Pramono Anung. Setnov menyebut masing-masing menerima USD 500.000 dari Made Oka Masagung dan Andi Narogong.

Puan dan Pramono membantah keras tudingan tersebut. Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyebut klaim Setnov hanya strategi untuk meringankan hukumannya sebagai justice collaborator.

Dokumen dakwaan KPK sebelumnya mengungkap 38 penerima dana e-KTP, mulai dari pejabat kementerian, anggota DPR, hingga korporasi. Kerugian negara diperkirakan mencapai lebih dari Rp2 triliun.

Jika Tannos benar-benar kembali, KPK berpeluang besar membuka kembali investigasi terhadap aliran dana gelap dan menyeret siapa pun yang terlibat, tanpa pandang bulu.***