RI Diminta Antisipasi Dampak Energi dari Konflik Iran-Israel

JAKARTA – Ketegangan antara Iran dan Israel memunculkan kekhawatiran baru terhadap kestabilan energi Indonesia. Pemerintah diminta segera mengambil langkah konkret untuk mengamankan pasokan minyak dan gas.

Ekonom Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin, menilai pemerintah harus memperkuat kerja sama dagang dan memperbaiki kontrak dengan negara mitra penyedia energi.

"Pemerintah perlu mengamankan pasokan minyak bumi dan gas bagi Indonesia dengan memperbaiki kontrak dengan mitra dagang kita," ujarnya, Jumat (20/6/2025).

Harga minyak mentah dunia tercatat masih stabil, dengan Brent di posisi 72,16 dolar AS dan West Texas Intermediate (WTI) di angka 73,92 dolar AS per barel.

"Harga minyak bumi relatif stabil kendatipun di Timur Tengah terjadi perang dahsyat yang berpotensi mengganggu harga minyak dan gas, mengingat Iran memproduksi 1,5 persen dan 6,5 persen minyak bumi dan gas alam dunia, dan Selat Hormuz melayani 20 persen dan 30 persen ekspor impor minyak dan gas alam dunia," jelasnya.

Ia memperkirakan konflik tidak akan meluas karena Amerika Serikat, Rusia, dan China menegaskan tidak akan turut campur secara langsung.

Meski begitu, dampaknya tetap harus diantisipasi. Gangguan distribusi energi global bisa berdampak pada kinerja ekspor Indonesia dan memperlemah cadangan devisa.

"Jika perang mengalami eskalasi dan menghambat suplai minyak bumi dan gas alam dunia, ini akan mengganggu pertumbuhan ekonomi dunia yang pada gilirannya akan mengurangi volume dan harga komoditas ekspor Indonesia, menurunkan neraca transaksi berjalan, dan menekan nilai tukar rupiah," urainya.

Untuk itu, ia menekankan pentingnya optimalisasi penerimaan dari Devisa Hasil Ekspor (DHE) guna menjaga ketahanan ekonomi nasional.

"Proyek besar boros anggaran perlu dikalibrasi ulang, disesuaikan dengan kapasitas fiskal, jangan sampai fiskal kita semakin terbebani untuk hal-hal yang walaupun penting tetapi tidak urgent," tutupnya.(ant)