Rano Karno Soroti Dugaan Pungli Rekrutmen PPSU, Sebut Ada yang Bayar Puluhan Juta

JAKARTA – Wakil Gubernur Jakarta, Rano Karno, mengungkapkan adanya dugaan pungutan liar dalam proses rekrutmen petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) atau yang dikenal sebagai Pasukan Oranye. Ia menegaskan praktik ini tidak bisa dibiarkan dan harus diberantas hingga ke akarnya.

"Dari awal kami sudah wanti-wanti, bahkan sejak masa kampanye. Bayangkan, ada yang harus bayar puluhan juta untuk jadi PPSU. Itu tidak bisa kami terima," kata Rano di Balai Kota Jakarta, Rabu (16/7/2025).

Rano menyatakan, dirinya bersama Gubernur Jakarta, Pramono Anung, sudah lama mencermati persoalan ini. Ia menegaskan, Pemerintah Provinsi Jakarta akan menelusuri pelaku pungli agar tak mencoreng proses rekrutmen dan merugikan warga kecil yang membutuhkan pekerjaan.

Sinyal serupa juga datang dari DPRD Jakarta. Anggota DPRD dari Fraksi Partai Gerindra, Ali Lubis, mengaku mendapat keluhan warga soal dugaan pungli saat dirinya melakukan reses. "Ini sama saja memeras rakyat miskin. Cari kerja susah, eh malah disuruh bayar dulu," ujarnya di Gedung DPRD Jakarta.

Tahun ini, antusiasme warga untuk menjadi PPSU meningkat tajam. Lebih dari 21 ribu orang melamar posisi yang hanya tersedia untuk 1.023 petugas. Rekrutmen berlangsung sejak akhir Juni 2025 dan digelar secara terbuka di tiap wilayah kelurahan.

PPSU adalah tenaga harian lepas yang bertugas menjaga kebersihan dan fasilitas umum di lingkungan permukiman. Setiap kelurahan di Jakarta biasanya mempekerjakan 40 hingga 70 petugas, tergantung luas wilayah dan kepadatan penduduk.

Gaji petugas PPSU saat ini mengikuti Upah Minimum Provinsi (UMP) Jakarta 2025 sebesar Rp5.396.791 per bulan. Selain gaji, mereka juga menerima BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, dan Tunjangan Hari Raya (THR).***