Duit Suap Mengalir ke Kebun Sawit, KPK Lacak Kekayaan Mantan Sekretaris Mahkamah Agung

PADANG LAWAS – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mengembangkan penyidikan kasus pencucian uang yang menyeret mantan Sekretaris Mahkamah Agung, Nurhadi. Fokus terbaru KPK adalah mengusut kepemilikan dan pengelolaan lahan sawit di Padang Lawas, Sumatera Utara, yang diduga berasal dari hasil tindak pidana korupsi.

Untuk mendalami kepemilikan aset tersebut, dua saksi diperiksa tim penyidik di kantor BPKP Sumatera Utara, Senin (14/7/2025). Mereka adalah Musa Daulae selaku notaris dan Maskur Halomoan Daulay yang bertindak sebagai pengelola kebun.

"Para saksi didalami terkait aset lahan sawit tersangka NHD, termasuk bagaimana pengelolaan hasil kebun tersebut," ungkap Jurubicara KPK, Budi Prasetyo, Rabu (16/7/2025).

Nurhadi sebelumnya sudah menjalani masa hukuman sejak 2022 usai divonis enam tahun penjara karena terbukti menerima suap dan gratifikasi bersama menantunya, Rezky Herbiono. Nilai uang haram yang diterima mencapai Rp83 miliar, terdiri dari suap senilai Rp45,7 miliar dan gratifikasi Rp37,2 miliar.

Namun, sebelum bebas dari masa hukuman, Nurhadi kembali ditangkap pada Minggu dini hari (29/6/2025) atas dugaan tindak pidana pencucian uang. Ia langsung dikembalikan ke Lapas Sukamiskin, Bandung.

Uang suap itu diketahui diberikan oleh Hiendra Soenjoto, Direktur Utama PT Multicon Indrajaya Terminal, sebagai imbalan atas bantuan dalam pengurusan perkara di MA. Uang diterima bertahap dari Mei 2015 hingga Februari 2016.

Kini, KPK menduga sebagian dari uang tersebut dialirkan untuk membeli dan mengelola kebun sawit. Penelusuran terhadap aset-aset ini dinilai penting untuk memastikan seluruh hasil kejahatan dikembalikan kepada negara. ***