Menag: Negara Wajib Lindungi Hak Ibadah, Tak Ada Tempat untuk Intoleransi

JAKARTA – Pembubaran paksa ibadah umat Kristen di Padang, Sumatra Barat, menjadi alarm keras bagi perlindungan hak konstitusional warga negara. Menteri Agama, Nasaruddin Umar, menegaskan negara tidak boleh abai terhadap jaminan kebebasan beribadah. Terkait insiden tersebut, ia segera mengirimkan tim untuk menindaklanjuti situasi dan menjamin keadilan bagi jemaat yang terdampak.

Kejadian memilukan itu menimpa Jemaat Gereja Kristen Setia Indonesia (GKSI) di Kelurahan Padang Sarai, Kecamatan Koto Tangah, pada Sabtu (27/7/2025). Rekaman video menunjukkan massa datang membawa kayu, memaksa jemaat keluar dari rumah doa, dan merusak fasilitas ibadah, menciptakan trauma, terutama bagi anak-anak yang berada di lokasi.

"Kami tidak bisa membiarkan kejadian ini berlalu begitu saja. Negara wajib hadir dan memastikan tidak ada satu pun warga yang takut untuk beribadah," kata Nasaruddin, Rabu (30/7/2025).

Nasaruddin telah berkoordinasi dengan Kantor Wilayah Kemenag Sumbar dan menyebut bahwa tim dari pusat akan turun ke lokasi. Ia juga menyoroti pentingnya penanganan cepat sekaligus upaya berkelanjutan untuk memperkuat pemahaman toleransi di masyarakat.

Sebagai strategi jangka panjang, Kemenag akan memperkenalkan kurikulum cinta di lingkungan pendidikan guna menanamkan nilai keberagaman dan saling menghormati sejak dini.

“Kami ingin akar dari intoleransi dicabut sejak awal. Pendidikan adalah kunci, dan kurikulum cinta akan jadi instrumen utama membangun masyarakat yang harmonis,” jelasnya.

Dari sisi penegakan hukum, Wakapolda Sumbar, Brigjen Solihin, menyatakan sembilan orang telah ditetapkan sebagai terduga pelaku perusakan berdasarkan bukti video. Penyelidikan masih berlanjut untuk menelusuri pelaku lainnya.

Kementerian Agama menyerukan semua pihak untuk bersama-sama menjaga kehormatan bangsa sebagai negara yang menjunjung tinggi toleransi, serta memastikan tidak ada lagi rumah ibadah yang diserang karena perbedaan keyakinan. ***