ASN Terseret Jaringan Teror di Aceh, Wajah Radikalisme di Balik Meja Pemerintah

BANDA ACEH – Penangkapan dua aparatur sipil negara (ASN) oleh Densus 88 Antiteror Polri kembali membuka wacana tentang rapuhnya sistem deteksi dini terhadap infiltrasi paham ekstrem di tubuh birokrasi. Kedua ASN yang ditangkap, ZA (47) dan MZ (40), diduga memiliki peran kunci dalam jaringan teror yang beroperasi di Aceh.

Juru Bicara Densus 88, AKBP Mayndra Eka Wardhana mengungkapkan, ZA terlibat aktif dalam pengelolaan dana organisasi teror, sementara MZ berperan sebagai penggerak perekrutan anggota baru di wilayah Aceh.

"Mereka berperan penting, satu di aspek logistik dan satu lagi dalam kaderisasi. Penangkapan dilakukan setelah pemantauan selama berbulan-bulan," katanya, Selasa (5/8).

Barang bukti berupa laptop, handphone, flashdisk, dan senjata tajam turut diamankan. Densus menduga alat tersebut berisi data penting jaringan dan dokumen aktivitas kelompok.

Temuan ini menimbulkan kekhawatiran serius bahwa birokrasi pemerintah dapat disusupi oleh kelompok dengan ideologi kekerasan, apalagi bila pengawasan terhadap pegawai hanya berfokus pada aspek administratif.

Pemerintah Kota Banda Aceh dan Kanwil Kemenag Aceh selaku institusi tempat kedua ASN bekerja, mengaku tidak menduga keterlibatan tersebut. Juru Bicara Pemkot, Tomi Mukhtar, menyampaikan keprihatinan dan menyatakan akan menunggu informasi lebih lanjut dari penyidik.

"Kami hormati proses hukum. Tentu ini menjadi pelajaran untuk memperketat pengawasan internal terhadap ASN," ujarnya. 

Kepala Kanwil Kemenag Aceh, Azhari, juga membenarkan bahwa MZ adalah ASN di instansinya dan telah menerima surat resmi penangkapan dari polisi.

"Penangkapannya terjadi di sebuah warung kopi. Kita belum tahu sejauh mana keterlibatannya," jelasnya.

Kasus ini memicu desakan dari berbagai kalangan agar sistem rekrutmen dan pembinaan ASN ditinjau ulang, dengan memasukkan aspek ideologi dan wawasan kebangsaan sebagai indikator utama.

"Ini bukan lagi soal disiplin kerja, tapi menyangkut keamanan nasional," kata seorang pengamat kebijakan publik di Banda Aceh. ***