Sri Mulyani Umumkan Anggaran Jumbo Pertahanan dan Keamanan Capai Rp364 Triliun

JAKARTA – Pemerintah memastikan sektor pertahanan, keamanan, dan hukum tetap menjadi prioritas dalam RAPBN 2026. Menteri Keuangan, Sri Mulyani, mengungkapkan anggaran pertahanan tahun depan ditetapkan sebesar Rp185 triliun untuk memperkuat kekuatan TNI di darat, laut, maupun udara.

“Anggaran itu digunakan untuk pemeliharaan kapal perang, pengadaan dan penggantian pesawat tempur, serta penambahan batalyon dan komando daerah militer (kodam),” ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers Nota Keuangan RAPBN 2026, Jumat (15/8/2025).

Ia menambahkan, anggaran tersebut juga mencakup perawatan kendaraan tempur dan kendaraan taktis, termasuk dukungan logistik alutsista dan non-alutsista. Menurutnya, langkah ini sejalan dengan konsep pertahanan semesta yang digariskan Presiden.

Selain untuk pertahanan, pemerintah juga menyiapkan Rp179,4 triliun untuk bidang ketertiban dan keamanan yang dikelola Polri, BNN, dan BIN. Dana ini diarahkan untuk pengamanan perbatasan, pemeliharaan peralatan khusus, hingga penanganan ancaman terorisme, kejahatan siber, penyelundupan, serta perdagangan manusia.

“Bidang ketertiban dan keamanan juga menjadi prioritas, agar aparat memiliki kemampuan optimal menghadapi tantangan zaman,” jelas Sri Mulyani.

Sementara itu, Rp60,4 triliun dialokasikan untuk sektor hukum, termasuk kejaksaan, peradilan, dan lembaga hak asasi manusia. Anggaran ini mencakup penanganan tindak pidana umum, korupsi, pencucian uang, hingga narkotika.

Dengan total anggaran yang menyentuh Rp424,8 triliun untuk tiga sektor tersebut, pemerintah menegaskan komitmennya membangun sistem nasional yang kuat dan tangguh menghadapi dinamika global maupun ancaman domestik. ***