Instruksi Tegas Prabowo: Legislator Gerindra Wajib Turun ke Rakyat, Bukan ke Luar Negeri

JAKARTA – Aksi unjuk rasa yang meledak di berbagai kota memaksa elite politik bergerak cepat. Fraksi Partai Gerindra DPR RI resmi melarang seluruh anggotanya melakukan kunjungan ke luar negeri. Kebijakan itu diambil setelah arahan Ketua Umum sekaligus Presiden, Prabowo Subianto.

Ketua Fraksi Gerindra, Budisatrio Djiwandono, menegaskan bahwa anggota fraksi harus sepenuhnya berada di tengah masyarakat. “Saat ini tidak ada alasan untuk pergi ke luar negeri. Anggota DPR Gerindra harus hadir bersama rakyat, mendengar langsung keluh kesah mereka,” ujarnya, Sabtu (30/8/2025).

Budi menambahkan, Fraksi Gerindra juga menyiapkan langkah berani: mengevaluasi dan bahkan siap menghentikan tunjangan DPR yang selama ini dianggap mencederai rasa keadilan. “Kami mendengar suara rakyat. Jika tunjangan itu menyakiti hati masyarakat, kami siap menghapusnya,” katanya.

Gelombang protes belakangan memang dipicu oleh kesenjangan mencolok antara wakil rakyat dan rakyat yang diwakilinya. Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) menyebut pendapatan anggota DPR bisa mencapai Rp250 juta per bulan, sementara mantan Menkopolhukam Mahfud MD menegaskan nilainya bahkan bisa menembus miliaran rupiah.

Langkah Gerindra ini dinilai sebagai upaya meredakan amarah publik sekaligus menjaga kepercayaan. Namun pertanyaan besar tetap menggantung: apakah komitmen ini akan benar-benar diwujudkan, atau hanya respons sesaat di tengah badai kritik rakyat? ***