DPRD Bandung Ajukan Kenaikan Tunjangan, Sekwan Sebut Bergantung Kapasitas Daerah

BANDUNG – Permintaan kenaikan tunjangan anggota DPRD Kabupaten Bandung kembali memantik perhatian publik. Sekretaris Dewan Kabupaten Bandung, Yosep Nugraha, mengungkapkan bahwa para wakil rakyat pernah mengajukan tambahan fasilitas pada sidang Paripurna DPRD tahun 2021.

Dalam sidang tersebut, usulan mencakup kenaikan tunjangan perumahan hingga Rp 50 juta untuk anggota dan Rp 60 juta bagi Ketua DPRD, serta penambahan tunjangan komunikasi sebesar Rp 17 juta. 

Meski demikian, besaran tunjangan akhirnya ditetapkan sesuai Peraturan Bupati Nomor 243 Tahun 2024. Kini, Ketua DPRD menerima Rp 54,6 juta per bulan untuk tunjangan perumahan, Wakil Ketua Rp 50,6 juta, sementara anggota Rp 48,3 juta. Selain itu, anggota dewan juga mendapat tunjangan transportasi Rp 27,1 juta setiap bulan, kecuali Ketua yang telah difasilitasi mobil dinas.

"Logikanya, ketika APBD meningkat, tunjangan juga meningkat. Begitu pula sebaliknya. Karena kapasitas keuangan Kabupaten Bandung termasuk tinggi, kecenderungannya memang naik," ujar Yosep, Kamis (11/9/2025).

Ia menegaskan, keputusan akhir tetap berada di tangan kepala daerah. Usulan DPRD dinilainya wajar, selama sesuai dengan aturan yang berlaku. "Secara legal, tunjangan itu diatur dalam PP Nomor 17 Tahun 2018 yang sudah diubah dengan PP Nomor 1 Tahun 2023. Semua daerah mengikuti aturan yang sama," jelasnya.

Lebih lanjut, Yosep menekankan bahwa tunjangan bersifat subjektif. Menurutnya, pemberian tunjangan perumahan wajar karena pemerintah daerah tidak menyediakan rumah jabatan. "Kalau rumah jabatan tidak ada, maka diberikan tunjangan sebagai pengganti. Itu sangat bergantung pada kewajaran, kepatutan, dan kondisi harga setempat," tambahnya.

Yosep juga mengingatkan, tingginya tunjangan harus berbanding lurus dengan kinerja. "Jangan sampai muncul kesan pendapatan DPRD besar, tetapi kinerjanya tidak optimal. Itu yang sedang dijawab oleh DPRD Kabupaten Bandung," tegasnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Bandung, Renie Rahayu Fauzi, menyebut nominal tunjangan yang diterima tidak sebesar yang dibayangkan masyarakat karena adanya potongan pajak. "Setelah dipotong pajak PPH progresif 24-30 persen, besaran tunjangan pimpinan hanya sekitar Rp 38 juta, wakil Rp 37 juta, dan anggota Rp 35 juta," ungkapnya. ***