KP3-I: Prabowo Bisa Jadi Korban Konspirasi Ijazah Palsu Jokowi
![]() |
| Direktur Eksekutif KP3-1, Tomu Agustinus Pasaribu. (Ist) |
Jum'at, 12 September 2025 14:46 WIB
Penulis: Azhari Nasution
Penulis: Azhari Nasution
JAKARTA- Direktur Eksekutif Komisi Pemantau dan Pemberdayaan Parlemen Indonesia (KP3-I) Tomu Augustinus Pasaribu menilai Presiden Republik Indonesia (RI), Prabowo Subianto sedang berada dalam situasi politik yang dilematis pasca-demo besar 25 dan 28 Agustus serta merebaknya kembali kasus dugaan ijazah palsu Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Menurut Tom, gelombang demonstrasi yang berujung kerusuhan, penjarahan, dan jatuhnya korban jiwa, bukan sekadar unjuk rasa biasa. Presiden Prabowo bahkan menyebut ada kelompok yang berupaya melakukan makar terhadap pemerintah.
"Mungkin saja jiwa Prabowo terguncang dan ingatannya kembali pada tragedi 1998. Sehingga, menimbulkan ketakutan dan kekhawatiran, apalagi ketika laporan yang diterimanya tidak utuh dari lembaga yang bertanggung jawab," kata Tom, Jimat (12/9/2025).
Ia menambahkan, patut dicurigai apakah demo tersebut ditunggangi kelompok internal yang justru berada di lingkaran dekat Presiden Prabowo.
"Saya beri info tipis-tipis, ada dugaan kuat lingkaran Pak Prabowo sendiri yang bermain," ungkapnya.
Tom dalam analisisnya menilai, Jokowi sadar sejak awal bahwa ada sejumlah kasus yang akan membayanginya sepanjang hidup, di antaranya, kasus ijazah palsu, Ibu Kota Nusantara (IKN), kereta cepat, mobil Esemka, hingga pengadaan 1.000 bus Transjakarta saat menjabat Gubernur DKI Jakarta
Untuk itu, Jokowi lebih memilih mendukung Prabowo ketimbang calon presiden dari PDIP.
"Dalam pandangan Jokowi, Prabowo lebih mudah ditekan. Selain itu, memuluskan Gibran sebagai Wakil Presiden jauh lebih mudah bersama Prabowo daripada dengan partai lain," bebernya.
Menurutnya, faktor usia dan kondisi medis Prabowo juga disebut sebagai pertimbangan bahwa ia tidak mungkin bertahan hingga 2029.
"Lebih baik Jokowi membuka jalur baru ketimbang bertahan dengan PDIP yang jelas tidak akan membelanya setelah lengser," ungkapnya.
Tom juga menyinggung skenario politik, termasuk kasus Sambo yang disebut “digembosi” lebih dulu untuk mengubah peta politik dan memuluskan jalan Jokowi.
Polemik Lima Kasus
Kereta Cepat (Whoosh): Proyek ini disebut terus merugi dan membebani APBN. “Apakah Jokowi dan Luhut Binsar Panjaitan berani bertanggung jawab atas kerugian itu?” tanya Tomu.
IKN: Jokowi pernah menyatakan IKN rampung sebelum masa jabatannya berakhir, namun hingga kini lembaga negara belum berkantor di sana. “Padahal UU IKN sudah disahkan DPR, kenapa belum pindah?” tegasnya.
Mobil Esemka: Hingga kini nasibnya tidak jelas.
Busway DKI: Pengadaan 1000 busway disebut merugikan keuangan APBD, bahkan pengusaha penyedia bus masih menanggung hutang.
Ijazah Palsu: Inilah kasus yang disebut paling meresahkan rakyat dan berpotensi menjadi bumerang besar.
Kasus Ijazah Palsu: Dari Bareskrim ke Polda
Ia menambahkan, Jokowi melakukan berbagai cara untuk menutup kasus ijazahnya, mulai dari menghapus pasal pidana di UU Cipta Kerja, menyatakan ijazah tidak penting asal punya keterampilan, hingga reuni bersama teman kuliah UGM.
Namun, Tom menilai langkah itu justru memperkuat kecurigaan publik. “Pertanyaannya, mengapa Jokowi tidak berani hadir di reuni akbar UGM? Mengapa laporan pencemaran nama baik ke Polda Metro Jaya tidak dibarengi dengan menunjukkan ijazah asli?” ujarnya.
Bareskrim Mabes Polri disebut sempat menyita ijazah Jokowi untuk diuji di Puslabfor. Namun hasil yang disampaikan hanya berupa fotokopi ijazah. “Ini memperkuat dugaan bahwa Jokowi tidak memiliki ijazah asli. Apalagi ada pengakuan Kasmudjo yang menyatakan dirinya bukan dosen pembimbing Jokowi," terangnya.
UGM, lanjut Tomu, justru disebut menghilangkan bukti penting seperti arsip koran 1980 dan skripsi angkatan 1985 dari perpustakaan. “Semua ini semakin memperkuat dugaan bahwa Jokowi tidak pernah lulus S1 Kehutanan UGM,” tegasnya.
Pilihan Berat Prabowo
Menurut Tom, konspirasi ijazah palsu Jokowi justru berpotensi merugikan posisi Presiden Prabowo. Demo 25 dan 28 Agustus bisa jadi ditunggangi untuk menutup isu ijazah palsu.
"Pilihan Presiden Prabowo hanya ada dua: menangkap Jokowi, Pratikno, Luhut, Moeldoko, Rektor UGM, Mendagri, Menteri BUMN, Bahlil sebagai dalang kegaduhan, atau rela mengorbankan jabatannya sendiri," tegasnya.
Peringatan Alam dan Seruan Menyelamatkan Indonesia
Tom juga menyinggung tanda-tanda alam sebagai peringatan: gempa di berbagai daerah, musim hujan yang datang pada bulan Agustus yang seharusnya kemarau, hingga kemungkinan laut bergelora.
"Alam sudah memberi peringatan. Selamatkan Indonesia dari kehancuran," pungkas Tom. ***
| Kategori | : | Voli |













