Menkeu Baru Tunjuk Akar Demo, Rp500 Triliun Uang Negara Mengendap

JAKARTA – Menteri Keuangan RI, Purbaya Yudhi Sadewa, bicara tanpa basa-basi dalam rapat perdananya dengan DPR RI, Rabu (10/9/2025). Ia menilai demonstrasi berkepanjangan yang melanda Indonesia dalam sepekan terakhir bukan semata karena keresahan politik, melainkan akibat salah urus kebijakan ekonomi yang menekan rakyat kecil.

Menurut Purbaya, masalah utama muncul dari kombinasi kebijakan fiskal dan moneter yang keliru sejak 2023. Puncaknya terjadi di akhir 2024, saat pertumbuhan ekonomi jatuh dan muncul istilah Indonesia Gelap. "Itu bukan sekadar tagline. Masyarakat memang lapar, pengangguran naik, dan daya beli jatuh karena kebijakan yang salah arah," tegasnya. 

Ia menyebut, salah satu kesalahan fatal adalah membiarkan dana pemerintah hingga Rp500 triliun mengendap di Bank Indonesia, alih-alih dibelanjakan untuk mendukung pemulihan. "Ekonomi kita dipulihkan sebentar, tapi sebelum pulih penuh sudah direm lagi. Itu yang membuat rakyat tidak merasakan manfaat," ujarnya. 

Padahal, lanjutnya, perekonomian Indonesia sangat ditopang oleh konsumsi rumah tangga. "Sembilan puluh persen ekonomi kita digerakkan permintaan domestik. Kalau belanja negara ditahan, otomatis rakyat yang jadi korban," kata Purbaya.

Ia mencontohkan, pada April 2025 sempat ada titik terang ketika pertumbuhan uang mencapai 7 persen. Namun, momentum itu terhenti karena pemerintah kembali menahan belanja, hingga Mei–Agustus pertumbuhan uang jatuh ke angka 0 persen.

Meski menilai kerusakan sudah cukup dalam, Purbaya menyatakan optimismenya. Strateginya adalah mempercepat realisasi anggaran agar langsung dirasakan masyarakat. "Saya akan balikan kondisi yang memburuk ini. Tapi tentu butuh waktu, karena kita sedang memperbaiki kesalahan yang sudah berlangsung lama," tandasnya. ***