Dua Kali Dipanggil KPK, Nama Sudewo Kembali Menguat di Perkara DJKA

JAKARTA – Bupati Pati, Jawa Tengah, Sudewo, kembali menjadi sorotan setelah diperiksa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus dugaan suap pembangunan dan perawatan jalur kereta di Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan.

Sudewo menjalani pemeriksaan pada 27 Agustus dan 22 September 2025. Ia dimintai keterangan dalam kapasitasnya sebagai mantan anggota Komisi V DPR RI, komisi yang menjadi mitra kerja Kementerian Perhubungan.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyebut keterangan Sudewo masih terus dianalisis. “Apakah terkait mekanisme pengadaan barang dan jasa, adanya dugaan pengondisian, hingga fee proyek, semua itu didalami,” jelas Budi di Gedung Merah Putih KPK, Rabu (24/9/2025). 

Nama Sudewo bukan baru sekali disebut. Dalam sidang Tipikor Semarang pada November 2023, jaksa KPK memaparkan penyitaan uang Rp3 miliar dari rumahnya. Jaksa juga mengaitkan dirinya dengan penerimaan dana Rp720 juta dari pegawai PT Istana Putra Agung, serta Rp500 juta dari Bernard Hasibuan melalui stafnya. Namun, Sudewo membantah semua tuduhan itu.

Kasus DJKA sendiri bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) pada April 2023 di Balai Teknik Perkeretaapian Jawa Bagian Tengah. KPK menemukan dugaan permainan proyek, mulai dari pembangunan jalur ganda Solo Balapan-Kadipiro-Kalioso, proyek jalur kereta di Makassar, hingga pekerjaan perlintasan sebidang di Jawa dan Sumatera. 

Sejak OTT itu, KPK menetapkan 15 tersangka, termasuk pejabat Kemenhub, aparatur sipil negara, hingga dua korporasi. Modus yang terungkap adalah pengaturan pemenang tender sejak awal proses administrasi.

Kini, penyidik tengah menelusuri lebih jauh apakah ada benang merah antara posisi Sudewo di DPR dengan dugaan pengondisian proyek DJKA yang bernilai triliunan rupiah. ***