Jejak Panjang Korupsi PLTU Kalbar, Uang Negara Menguap di Balik Konsorsium Fiktif
![]() |
| Kepala Kortastipidkor Polri Irjen Pol. Cahyono Wibowo (tengah) bersama Direktur Penindakan Kortastipidkor Polri Brigjen Pol. |
Korps Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Polri mengungkap bagaimana proyek dengan kapasitas 2x50 MegaWatt itu dipenuhi rekayasa sejak tahap awal. Direktur Penindakan Kortastipidkor, Brigjen Totok Suharyanto, menyebut mantan Direktur Utama PLN, Fahmi Mochtar (FM), bersekongkol dengan pihak swasta, termasuk Halim Kalla (HK) dan RR dari PT BRN, untuk memastikan pemenang tender tertentu.
“Mens rea-nya jelas. Pemufakatan dilakukan untuk memenangkan KSO BRN–Alton–OJSEC, padahal konsorsium itu tidak memenuhi syarat teknis dan administrasi,” tegas Totok dalam konferensi pers di Mabes Polri, Senin (6/10/2025).
Setelah menang tender, seluruh pekerjaan justru dialihkan oleh KSO BRN kepada PT Praba Indopersada yang dipimpin tersangka HYL. Pengalihan itu disertai pemberian imbalan dan hak pengelolaan keuangan proyek. “Inilah titik awal penyimpangan. Uang mengalir, tapi proyek nyaris tak berjalan,” ujar Totok.
Pekerjaan yang seharusnya rampung dalam beberapa tahun justru terhenti sejak 2016. Meski begitu, pembayaran terus mengalir: Rp323 miliar untuk konstruksi sipil dan US$62,4 juta untuk pekerjaan mekanikal–elektrikal. Totalnya, negara kehilangan Rp1,35 triliun.
Kepala Kortastipidkor Polri, Irjen Cahyono Wibowo, memastikan pihaknya kini menelusuri aliran dana proyek, termasuk indikasi tindak pidana pencucian uang (TPPU). “Ada indikasi uang proyek diputar melalui perusahaan subkontraktor. Kami akan kejar seluruhnya,” ujarnya.
Empat orang kini ditetapkan sebagai tersangka: Fahmi Mochtar, Halim Kalla, RR, dan HYL. Namun penyelidikan belum berhenti di sana. Polri tengah memeriksa kemungkinan keterlibatan pihak lain, termasuk pejabat PLN dan mitra bisnis luar negeri.
Pakar hukum pidana menilai kasus PLTU 1 Kalbar sebagai ujian serius bagi penegakan hukum. “Ini bukan sekadar soal uang negara, tapi juga integritas lembaga publik. Jika pelaku di level tinggi dibiarkan, publik akan kehilangan kepercayaan terhadap BUMN dan sistem pengadaan nasional,” kata pengamat hukum, Taufik Rahardjo.
Proyek PLTU yang seharusnya menerangi Kalimantan justru berubah menjadi simbol gelapnya pengelolaan energi. Kini, publik menunggu: apakah hukum benar-benar bisa menyala seterang listrik yang gagal dinyalakan proyek ini. ***
| Editor | : | M Rafdinal Adrianto |
| Sumber | : | Inilah.com |
| Kategori | : | PON, Nasional, Voli, Metropolitan, Beladiri |













