Kasus Jaksa Iwan Ginting Disorot, Sanksi Mutasi Dinilai Tak Setimpal dengan Dugaan Suap
![]() |
| Mantan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Jakarta Barat Iwan Ginting.(Foto: Istimewa) |
JAKARTA – Publik kembali dibuat geleng-geleng kepala dengan penanganan kasus dugaan suap di internal Kejaksaan. Mantan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Jakarta Barat, Iwan Ginting, yang diduga menerima uang Rp500 juta dari hasil penilapan barang bukti, hanya dijatuhi sanksi mutasi.
Politikus PDIP, Mohamad Guntur Romli, menyoroti keputusan tersebut yang dianggap mencerminkan lemahnya integritas hukum di tubuh Kejaksaan. “Buset dah. Jaksa yang disebut terima duit cuma dimutasi, sementara pejabat lain yang nggak terima duit malah ditahan,” tulis Guntur di akun Facebook pribadinya, dikutip Senin (6/10/2025).
Menurutnya, sanksi ringan terhadap Iwan Ginting menjadi bukti nyata bahwa hukum masih “tumpul ke dalam, tajam ke luar.” “Kalau aparat hukum sendiri tidak bisa dijerat tegas, bagaimana publik bisa percaya keadilan ditegakkan?” ujarnya.
Kasus ini bermula dari skandal penggelapan uang hasil penjualan barang bukti di Kejari Jakarta Barat yang dilakukan oleh jaksa Azam Akhmad Akhsya. Dalam penyelidikan internal, nama Iwan Ginting disebut ikut menikmati uang sebesar Rp500 juta dari hasil praktik tersebut.
Namun, alih-alih diproses secara pidana, Jaksa Agung Muda Pengawasan (Jamwas) hanya menjatuhkan sanksi administratif. Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Anang Supriatna, membenarkan bahwa Iwan telah dicopot dari jabatannya.
“Benar, sudah dicopot dari jabatan dan dari status jaksanya. Ia dibebastugaskan selama satu tahun dan akan ditempatkan di bagian tata usaha,” kata Anang di Gedung Kejaksaan Agung, Kamis (1/10/2025).
Keputusan itu menimbulkan pertanyaan publik. Pasalnya, dugaan penerimaan uang dengan nilai ratusan juta rupiah seharusnya menjadi ranah pidana, bukan sekadar pelanggaran etik.
Guntur Romli pun menilai, kasus ini menunjukkan adanya standar ganda dalam penegakan hukum di Indonesia. “Hukum bisa keras terhadap orang yang bukan dari lingkar kekuasaan, tapi lunak ketika menyangkut aparat penegak hukum itu sendiri,” ujarnya.
Sementara itu, hingga kini Kejaksaan Agung belum memberikan sinyal apakah kasus ini akan ditindaklanjuti secara pidana. Beberapa pengamat hukum menilai, lembaga penegak hukum seharusnya memberi contoh, bukan justru menunjukkan sikap tebang pilih dalam penerapan aturan.
“Transparansi adalah kunci agar kepercayaan publik tidak terus terkikis,” kata salah satu analis hukum.
Publik kini menanti, apakah kasus Iwan Ginting akan berhenti di sanksi mutasi semata, atau menjadi pintu bagi Kejaksaan Agung untuk menunjukkan keseriusan dalam menegakkan integritas di tubuhnya sendiri. ***
| Editor | : | M Rafdinal Adrianto |
| Sumber | : | rmol.id |
| Kategori | : | Beladiri, DKI Jakarta |













