Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Ketua Umum NAIJU Apresiasi Pemprov DKI Gulirkan Try Out Gratis Masuk Perguruan Tinggi
Metropolitan
22 jam yang lalu
Ketua Umum NAIJU Apresiasi Pemprov DKI Gulirkan Try Out Gratis Masuk Perguruan Tinggi
2
Bursa Wapres Pengganti Gibran Memanas, Dasco Ungguli Sugiono? Ini 3 Modal Politiknya
Nasional
23 jam yang lalu
Bursa Wapres Pengganti Gibran Memanas, Dasco Ungguli Sugiono? Ini 3 Modal Politiknya
3
Mariano Peralta Cerita Soal Adaptasi di Persib dan Kota Bandung
Sepakbola
21 jam yang lalu
Mariano Peralta Cerita Soal Adaptasi di Persib dan Kota Bandung
4
Kalahkan Wakil Chinese Taipei, Amali/Siti Fadia Raih Tiket ke Babak 16 Besar
Badminton
23 jam yang lalu
Kalahkan Wakil Chinese Taipei, Amali/Siti Fadia Raih Tiket ke Babak 16 Besar
5
Mengaku Sudah Konsultasi ke KPK, Proyek Pemengaruh Raffi Ahmad Senilai Rp14,7 Miliar Disorot
Nasional
4 jam yang lalu
Mengaku Sudah Konsultasi ke KPK, Proyek Pemengaruh Raffi Ahmad Senilai Rp14,7 Miliar Disorot
6
Persib Bandung Hadapi Jadwal Superpadat Hingga Desember 2026
Sepakbola
21 jam yang lalu
Persib Bandung Hadapi Jadwal Superpadat Hingga Desember 2026
Home  /  Berita  /  Badminton

Optimalisasi PAD DKI dari Sektor Parkir Harus Diperkuat

Optimalisasi PAD DKI dari Sektor Parkir Harus Diperkuat
Direktur Eksekutif KP3-I, Tomu Pasaribu. (Ist)
Rabu, 08 Oktober 2025 17:43 WIB
Penulis: Azhari Nasution
JAKARTA- Direktur Eksekutif Komisi Pemantau dan Pemberdayaan Parlemen Indonesia (KP3-I), Tomu Pasaribu (Tompas) menilai Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta perlu segera melakukan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya dari sektor parkir, untuk menjaga keberlanjutan pembangunan di tengah berkurangnya Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat.

Menurut Tom, penurunan DBH sekitar Rp15 triliun akan berdampak signifikan terhadap kemampuan fiskal DKI Jakarta dalam membiayai berbagai program prioritas. Oleh karena itu, potensi PAD yang besar seperti sektor parkir harus dikelola lebih efektif, transparan, dan bebas dari kebocoran.

 
"Pemprov DKI harus kreatif dan tegas dalam menggali sumber PAD baru, terutama dari sektor parkir yang selama ini potensinya belum tergarap maksimal. Ini penting agar program pembangunan tetap berjalan optimal meski terjadi penurunan DBH," kata Tom, Rabu (8/10/2025).
 
Ia menekankan bahwa sektor parkir di Jakarta memiliki potensi penerimaan yang besar, baik dari parkir tepi jalan umum maupun parkir di gedung-gedung milik swasta. Namun, potensi tersebut sering kali tidak tercapai akibat lemahnya pengawasan dan adanya praktik penyimpangan di lapangan.
 
"Masih banyak kebocoran yang terjadi dalam sistem pengelolaan parkir, mulai dari parkir liar hingga setoran yang tidak sesuai dengan ketentuan. Ini harus dibenahi agar PAD DKI benar-benar optimal," tegasnya.
 
Tom meminta Pemprov DKI Jakarta untuk memperkuat sistem digitalisasi dan transparansi dalam pengelolaan parkir, sekaligus memperketat pengawasan terhadap aparatur sipil negara (ASN) yang terlibat dalam pengelolaan retribusi daerah.
 
"Jika ditemukan ada oknum ASN yang bermain atau terlibat dalam praktik penyimpangan, harus ada penindakan tegas dan sanksi sesuai aturan. Pemerintah tidak boleh mentoleransi kebocoran yang merugikan daerah," ungkapnya.
 
Lebih lanjut, Tom menilai, dengan pengelolaan PAD yang optimal, Pemprov DKI Jakarta tetap dapat menjaga stabilitas keuangan daerah dan memastikan program pembangunan, pelayanan publik, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat berjalan sebagaimana mestinya.
 
"PAD yang kuat adalah kunci kemandirian fiskal. Optimalisasi dari sektor parkir adalah langkah realistis untuk menutup celah penurunan DBH tanpa harus mengurangi program prioritas bagi warga Jakarta," pungkas Tom. ***

wwwwww