Uang Suap Rp2,4 M Digunakan Panitera untuk Kebutuhan Pribadi, Jaksa: Bentuk Penyalahgunaan Jabatan
![]() |
| Panitera muda nonaktif PN Jakarta Utara Wahyu Gunawan saat bersidang di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu (27/8/2025). |
JAKARTA – Sidang kasus dugaan suap terhadap hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Utara kembali membuka tabir gelap praktik jual-beli perkara. Panitera muda nonaktif PN Jakut, Wahyu Gunawan, mengaku telah menggunakan uang suap senilai Rp2,4 miliar untuk kepentingan pribadi, mulai dari menyewa tanah hingga berlibur bersama keluarga.
Pengakuan tersebut disampaikan Wahyu saat diperiksa sebagai saksi mahkota di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat, Rabu (8/10/2025). Jaksa menanyai secara langsung mengenai aliran dana suap senilai 150.000 dolar AS yang ia terima.
“Kalau ditanya penggunaannya, saya ingat untuk sewa tanah dan bayar sewa rumah,” ujar Wahyu di ruang sidang.
Ia juga tidak menampik telah menggunakan sebagian uang tersebut untuk keperluan pribadi lainnya. “Saya gunakan juga untuk liburan bersama keluarga,” tambahnya.
Menurut Wahyu, sebagian uang hasil suap itu kini telah disita penyidik kejaksaan. “Masih ada yang disita dari rekening saya dan uang tunai,” jelasnya.
Kasus ini berawal dari peran Wahyu yang memperkenalkan pengacara korporasi crude palm oil (CPO), Ariyanto, kepada mantan Wakil Ketua PN Jakarta Pusat, Muhammad Arif Nuryanta. Dari pertemuan itu, muncul kesepakatan untuk mempengaruhi majelis hakim agar menjatuhkan vonis lepas terhadap tiga perusahaan raksasa CPO: Permata Hijau Group, Wilmar Group, dan Musim Mas Group.
Jaksa menyebut total suap dalam perkara tersebut mencapai Rp40 miliar. Arif Nuryanta disebut menerima Rp15,7 miliar, Ketua Majelis Hakim Djuyamto Rp9,5 miliar, dua hakim anggota Ali Muhtarom dan Agam Syarif Baharudin masing-masing Rp6,2 miliar, sedangkan Wahyu Gunawan Rp2,4 miliar.
Sidang yang diwarnai sorotan publik ini memperlihatkan bagaimana kekuasaan di meja hijau bisa dibeli dengan uang. Pengakuan Wahyu menjadi gambaran nyata rusaknya integritas lembaga peradilan yang seharusnya berdiri di atas prinsip keadilan dan kejujuran. ***
| Editor | : | M Rafdinal Adrianto |
| Sumber | : | kompas.com |
| Kategori | : | Beladiri, DKI Jakarta |













