Tokoh Kepulauan Seribu Dorong Transportasi Laut Murah

 

Menurut Tobaristani, biaya transportasi saat ini masih menjadi kendala utama bagi mobilitas masyarakat dan perkembangan ekonomi Kepulauan Seribu. Untuk itu, diperlukan intervensi pemerintah melalui skema subsidi Public Service Obligation (PSO) sebagaimana diterapkan pada layanan Transjakarta di daratan.

 

"Transportasi laut menuju Kepulauan Seribu harus bisa diakses semua kalangan. Kalau tarifnya Rp5.000 dengan skema PSO, masyarakat bisa beraktivitas dengan lebih mudah dan ekonomi lokal akan tumbuh," kata Toba, Senin (13/10/2025).

 

Tokoh masyarakat Kepulauan Seribu yang tergabung dalam Lintas Generasi Aktivis (LIGA) Pro Jakarta ini menegaskan, Pemprov DKI dapat menempuh dua opsi kelembagaan dalam pengelolaan layanan tersebut, yakni membentuk BLUD baru khusus transportasi laut, atau memperluas layanan PT Transjakarta agar mencakup rute kepulauan. Sehingga, sistem integrasi transportasi darat dan laut bisa berjalan efektif.

 

"Transjakarta sudah punya sistem manajemen, armada, dan pengalaman mengelola transportasi publik bersubsidi. Akan lebih efisien jika mereka yang menangani, sehingga masyarakat bisa menggunakan satu sistem tiket terintegrasi," bebernya.

 

Selain tarif murah, Ketua Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) periode.2023-2024 ini juga mengusulkan agar pelajar dan mahasiswa yang melakukan kegiatan belajar di Kepulauan Seribu maupun daratan Jakarta dapat menikmati layanan transportasi gratis. Langkah ini dinilai penting untuk mendukung pemerataan akses pendidikan di wilayah kepulauan.

 

"Kita ingin anak-anak pulau bisa belajar tanpa terbebani ongkos transportasi. Kalau pelajar dan mahasiswa digratiskan, maka semangat belajar mereka pasti meningkat," ungkap Toba.

 

Lebih lanjut, Toba mengusulkan agar Pemprov DKI membangun dua jalur utama pelayaran, yakni sisi timur dan barat, yang menghubungkan pulau-pulau. Setiap pulau nantinya berfungsi sebagai halte atau shelter, sehingga kapal dapat berhenti secara bergantian dan melayani seluruh kawasan Kepulauan Seribu.

 

"Adanya jalur timur dan barat, semua pulau bisa terhubung. Konsepnya seperti bus laut yang berhenti di setiap pulau. Ini akan memudahkan pergerakan orang dan barang antar-pulau," paparnya.

 

Ia menambahkan, transportasi laut yang terjangkau bukan hanya soal mobilitas warga, tetapi juga strategi memajukan sektor pariwisata dan ekonomi lokal. Kapal-kapal transportasi tradisional yanh ada di Kaliadem bisa diberdayakan dan bergabung di Badan Urusan Laut Daerah (BLUD).

 

"Kalau akses transportasi murah, wisatawan akan lebih banyak datang, pengusaha lokal bergairah, dan hasil tangkapan nelayan lebih mudah dipasarkan ke Jakarta," bebernya.

 

Ia berharap Pemprov DKI Jakarta dapat segera menyusun kajian teknis dan kelembagaan agar wacana ini bisa direalisasikan dalam waktu dekat. 

 

"Transportasi laut murah bukan kemewahan, tapi kebutuhan dasar masyarakat Kepulauan Seribu," pungkas Toba. ***