Mahfud MD Kritik Keras Proyek Whoosh: “Kalau Gagal Bayar, Bisa-Bisa Natuna Jadi Taruhan”

JAKARTA – Mantan Menko Polhukam Mahfud MD kembali menjadi sorotan publik setelah membeberkan dugaan adanya pembengkakan biaya besar-besaran dalam proyek Kereta Cepat Indonesia–China (KCIC) atau Whoosh.

Dalam tayangan di kanal YouTube Mahfud MD Official, Selasa malam (14/10/2025), Mahfud mengungkap perbandingan mencolok antara biaya pembangunan kereta cepat di Indonesia dan China.

“Di China, biaya per kilometer hanya sekitar 17–18 juta dolar AS, tapi di sini sampai 52 juta dolar AS. Tiga kali lipat! Ini siapa yang menaikkan, uangnya ke mana?” tegas Mahfud dalam video berdurasi lebih dari 20 menit itu. 

Mahfud menjelaskan bahwa proyek kereta cepat ini awalnya ditawarkan oleh Jepang dengan bunga pinjaman hanya 0,1 persen, namun kemudian dibatalkan dan diganti dengan penawaran dari China yang bunganya justru naik menjadi 2 persen, bahkan membengkak hingga 3,4 persen.

“Padahal Menteri Perhubungan waktu itu, Ignasius Jonan, sudah bilang proyek ini tidak layak secara ekonomi. Tapi malah dia yang dicopot,” ujar Mahfud, menyinggung pernyataan pengamat kebijakan publik Agus Pambagyo.

Menurut Mahfud, kejanggalan dalam proyek Whoosh tidak berhenti di sana. Ia memaparkan bahwa beban keuangan akibat proyek tersebut kini terus membengkak.

“Setiap tahun, bunga utang proyek ini mencapai sekitar Rp2 triliun. Tapi pendapatan tiket paling tinggi hanya Rp1,5 triliun. Artinya, negara nombok setiap tahun,” ucap Mahfud.

Mahfud mendukung keputusan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang menolak penggunaan APBN untuk menutup utang proyek tersebut. “Itu langkah yang benar. Jangan uang rakyat dipakai untuk menambal kesalahan kebijakan,” katanya.

Ia juga memperingatkan potensi risiko geopolitik jika Indonesia gagal membayar utang ke China. Mahfud menyinggung kasus Sri Lanka yang kehilangan kendali atas pelabuhan strategisnya karena gagal melunasi pinjaman.

“Kalau kita gagal bayar, bukan tidak mungkin China meminta kompensasi wilayah. Bisa jadi Natuna Utara, dan itu jelas melanggar konstitusi kita,” ujarnya tegas. 

Lebih lanjut, Mahfud meminta agar dugaan markup biaya proyek Whoosh segera diselidiki oleh lembaga penegak hukum.

“Selisih tiga kali lipat ini tidak bisa dibiarkan. Kalau betul ada markup, itu korupsi. Harus diselidiki ke mana uangnya mengalir,” tutur Mahfud.

Ia juga mengingatkan bahwa pembiaran terhadap proyek bermasalah hanya akan memperburuk kepercayaan publik terhadap pemerintah. “Negara ini tidak boleh terbiasa memaafkan yang salah hanya karena pelakunya berkuasa,” tegasnya.

Di sisi lain, Mahfud menilai Presiden Prabowo Subianto mulai menunjukkan langkah positif dalam pemberantasan korupsi. Ia menyinggung langkah tegas Prabowo dalam penanganan kasus timah di Bangka Belitung dan pembatalan proyek PIK 2 sebagai PSN.

“Prabowo mulai memperlihatkan keberanian untuk membereskan masalah-masalah besar. Dari kasus Riza Chalid sampai tambang timah, itu sinyal bagus,” ucap Mahfud.

Pernyataan Mahfud ini menuai perhatian luas, terutama di tengah meningkatnya sorotan publik terhadap transparansi pembiayaan proyek Whoosh yang sejak awal dinilai tidak efisien dan membebani keuangan negara.

Kini, publik menunggu langkah pemerintah dan aparat hukum — apakah akan menindaklanjuti temuan Mahfud ini, atau justru membiarkannya menjadi bagian dari daftar panjang proyek strategis yang sarat kontroversi. ***