Janji Pertumbuhan 8 Persen Dinilai Ilusi, Ekonom Minta Pemerintah Realistis

JAKARTA – Pernyataan ekonom Profesor Ferry Latuhihin mengguncang ruang publik setelah dirinya menilai pemerintah terlalu optimistis dan tidak realistis dalam memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 8 persen. Ia menegaskan, klaim tersebut tidak didukung data riil dan justru menyesatkan persepsi masyarakat terhadap kondisi ekonomi nasional.

Dalam podcast Indonesia Economist Club di kanal YouTube Awalil Rizky bertajuk “Beranikah Purbaya?”, Ferry menyebut pemerintah harus berhenti menjual mimpi kepada publik. “Kita tidak bisa terus-menerus dibuai angka pertumbuhan 6, 7, atau 8 persen, sementara data dan indikator ekonomi justru menunjukkan pelemahan,” ujarnya, Minggu (26/10/2025).

Ferry menilai ruang fiskal pemerintah semakin sempit karena tingginya beban pembayaran utang. Menurutnya, jika 25 persen dari APBN dialokasikan hanya untuk membayar utang, maka peluang memberikan stimulus ekonomi hampir tidak ada. “Kalau APBN sudah tertekan, dari mana lagi pemerintah mau dorong pertumbuhan? Semua sektor butuh ruang gerak, bukan janji kosong,” katanya.

Ia juga menyoroti anjloknya daya beli masyarakat yang menjadi cerminan lemahnya konsumsi domestik. Ferry mengungkapkan, indeks kepercayaan konsumen pada September ini menjadi yang terendah dalam beberapa tahun terakhir. “Daya beli turun, konsumsi lesu, tapi pemerintah masih bicara pertumbuhan tinggi. Kalau benar konsumsi naik 5,68 persen, tunjukkan datanya, jangan cuma narasi,” tegasnya.

Selain itu, sektor investasi juga belum menunjukkan sinyal pemulihan. Ferry mempertanyakan arah kebijakan ekonomi yang diambil pemerintah di tengah risiko perlambatan global. “Sebagai ekonom, kita bertanya, apa strategi konkret pemerintah untuk mengatasi tren penurunan ekonomi ini? Program yang ada sekarang tidak menjawab tantangan yang sesungguhnya,” jelasnya.

Ferry turut mengkritik rencana program makan bergizi gratis (MBG) yang dinilai belum memperhitungkan kemampuan fiskal negara. Ia menilai kebijakan semacam itu hanya akan membebani anggaran tanpa jaminan efektivitas. “Coba hitung realistisnya, apakah benar kita punya Rp328 triliun untuk memberi makan 82 juta anak sekolah? Kita sering lupa kalau anggaran itu terbatas dan ada prioritas lain,” paparnya.

Menurut Ferry, pemerintah seharusnya bersikap jujur dan terbuka soal kondisi ekonomi agar publik tidak kehilangan kepercayaan. Ia menilai transparansi jauh lebih penting dibanding narasi optimistis tanpa dasar kuat. “Yang dibutuhkan rakyat itu bukan janji pertumbuhan delapan persen, tapi kebijakan yang nyata untuk menguatkan ekonomi rumah tangga, membuka lapangan kerja, dan menjaga stabilitas harga,” pungkasnya. ***